Kumpulan Judul Contoh Skripsi Hukum Pidana

<p><div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div style="text-align: justify;"> <b>Proposallengkap</b> – Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Perkembangan pemikiran tentang hukum pidana yang bertolak dari landasan sistem hukum nasional dan dari kajian komparatif. Tema skripsi hukum pidana sangat beragam. Oleh karenanya mahasiswa butuh referensi judul dan contoh skripsi tentang hukum pidana yang lengkap untuk dijadikan penelitian terdahulu. Menyadari kebutuhan tersebut kami menyediakan berbagai macam contoh skripsi hukum pidana dengan berbagai variasi judul yang beraneka ragam. Semoga judul-judul ini mampu menjembatani kebutuhan mahasiswa atas referensi untuk penyusunan skripsi ilmu komunikasi.</div> <div class="custom" style="background-color: #f4cbcb; background: -moz-linear-gradient(center top , #FFFCB5, #F4CBCB) repeat scroll 0 0 transparent; background: -ms-linear-gradient(top, #FFFCB5 0%,#F4CBCB 99%); background: -o-linear-gradient(top, #FFFCB5 0%,#F4CBCB 99%); background: -webkit-gradient(linear, center top, center bottom, from(#FFFCB5), to(#F4CBCB)); border: 1px solid #BBBBBB; color: #333333; margin-left: 0 !important; margin-right: 0 !important; width: 100%;"> <div class="inner-padding"> Untuk mendapatkan daftar lengkap <b>contoh skripsi hukum lengkap</b> / <b>tesis hukum lengkap</b>, dalam format PDF, Ms Word, dan Hardcopy, silahkan memilih salah satu link yang tersedia berikut :<br /> <b>Contoh Tesis</b><br /> <ol> <li><a href="http://contohtesis.idtesis.com/kumpulan-judul-contoh-tesis-hukum-tata-negara.html/" target="_blank"><b>Daftar Contoh Tesis Hukum Tata Negara</b></a></li> <li><a href="http://contohtesis.idtesis.com/kumpulan-judul-contoh-tesis-hukum-internasional.html/" target="_blank"><b>Daftar Contoh Tesis Hukum Internasional</b></a></li> <li><a href="http://contohtesis.idtesis.com/kumpulan-judul-contoh-tesis-kriminologi.html/" target="_blank"><b>Daftar Contoh Tesis Kriminologi</b></a></li> <li><a href="http://contohtesis.idtesis.com/kumpulan-judul-contoh-tesis-kepolisian.html/" target="_blank"><b>Daftar Contoh Tesis Kepolisian</b></a></li> <li><a href="http://contohtesis.idtesis.com/kumpulan-judul-contoh-tesis-hukum-agraria.html/" target="_blank"><b>Daftar Contoh Tesis Hukum Agraria</b></a></li> <li><a href="http://contohtesis.idtesis.com/kumpulan-judul-contoh-tesis-hukum-perdata.html/" target="_blank"><b>Daftar Contoh Tesis Hukum Perdata</b></a></li> <li><a href="http://contohtesis.idtesis.com/kumpulan-judul-contoh-tesis-hukum-pidana.html/" target="_blank"><b>Daftar Contoh Tesis Hukum Pidana</b></a></li> </ol> <b>Contoh Skripsi</b><br /> <ol> <li><a href="http://contohskripsi.idtesis.com/kumpulan-judul-contoh-skripsi-hukum-internasional.html/" target="_blank"><b>Daftar Contoh Skripsi Hukum Internasional</b></a></li> <li><a href="http://contohskripsi.idtesis.com/kumpulan-judul-contoh-skripsi-hukum-agraria.html/" target="_blank"><b>Daftar </b><b>Contoh Skripsi Hukum Agraria</b></a></li> <li><a href="http://contohskripsi.idtesis.com/kumpulan-judul-contoh-skripsi-hukum-perdata.html/" target="_blank"><b>Daftar Contoh Skripsi Hukum Perdata</b></a></li> <li><a href="http://contohskripsi.idtesis.com/kumpulan-judul-skripsi-hukum-pidana.html/" target="_blank"><b>Daftar Contoh Skripsi Hukum Pidana</b></a></li> </ol> </div> </div> <div class="custom" style="background-color: #f4cbcb; background: -moz-linear-gradient(center top , #FFFCB5, #F4CBCB) repeat scroll 0 0 transparent; background: -ms-linear-gradient(top, #FFFCB5 0%,#F4CBCB 99%); background: -o-linear-gradient(top, #FFFCB5 0%,#F4CBCB 99%); background: -webkit-gradient(linear, center top, center bottom, from(#FFFCB5), to(#F4CBCB)); border: 1px solid #BBBBBB; color: #333333; margin-left: 0 !important; margin-right: 0 !important; width: 100%;"> <div class="inner-padding"> <div style="text-align: justify;"> <b>SOFT COPY</b><br /> <b> KODE O.6 (PDF)</b></div> <ul> <li>PELAKSANAAN PENYELIDIKAN OLEH INTELIJEN KEJAKSAAN TERHADAP DUGAAN KORUPSI DALAM PENGADAAN DUA UNIT KAPAL IKAN FIBER GLASS OLEH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA, 08</li> <li>TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 359 KUHP PADA KASUS KECELAKAAN LALU-LINTAS OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO, 08</li> <li>PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI BERDASAR PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENANGGUNALANGAN EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA, 08</li> <li>IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHDAAP PELAKU TINDAK PIDANAN PERZINAHAN OLEH HAKIN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA, 07</li> <li>ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM BERUPA PEMIDANAAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA ANAK, 09</li> <li>PENERAPAN ALAT BUKTI PADA PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA INSUBORDINASI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER (STUDI KASUS DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA), 08</li> <li>KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR), 08</li> <li>STUDI TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI SIDANG PENGADILAN (Studi Kasus VCD Bajakan di Pengadilan Negeri Kediri), 08</li> <li>IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PASAL 506 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PENARIKAN KEUNTUNGAN ATAS PERBUATAN CABUL ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta ), 08</li> <li>PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG, 08</li> <li>PERANAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARAKEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG DI JALAN RAYA. ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA), 08</li> <li>PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, 08</li> <li>PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA, 08</li> <li>PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI LAPAS KLAS II.A WANITA SEMARANG, 08</li> <li>LEGALITAS KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN DI PERSIDANGAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, 08</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta), 08</li> <li>TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI OLEH PARAMEDIS ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR), 08</li> <li>TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PASAL 292 KUHP TENTANG PENCABULAN SEJENIS TERHADAP KORBAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA), 08</li> <li>TINJAUAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SAKSI PERKARA PIDANA PADA PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR, 08</li> <li>TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENCULIKAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA 08</li> <li>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (UU PKDRT),08</li> <li>STUDI TENTANG PELAKSANAAN EKSEPSI OLEH PENASIHAT HUKUM DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO, 08</li> <li>STUDI PERBANDINGAN TENTANG PENGATURAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN SAKSI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA,08</li> <li>STUDI KOMPARASI SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM ISLAM, 08</li> <li>PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI KANTOR POS YANG TIDAK MENGANTAR SURAT KEPADA YANG BERHAK (STUDI KASUS DI POLSEK NGADIROJO WONOGIRI), 08</li> <li>PENGGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI MUNGKID MAGELANG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA PURBAKALA, 08</li> <li>PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI, 08</li> <li>STUDI KOMPARASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DELIK PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI KUHP DAN UU RI NO. 21 TAHUN 2007, 08</li> <li>UPAYA PEMBUKTIAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo), 09</li> <li>PENERAPAN DISSENTING OPINION DALAM PROSES PENGAMBILAN PUTUSAN PERKARA KORUPSI PENGADAAN HELIKOPTER DENGAN TERDAKWA IR. H. ABDULLAH PUTEH OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT, 08</li> <li>KAJIAN YURIDIS IMPLEMENTASI PASAL 170 AYAT (2) KE-1 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG (PENGEROYOKAN) (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali) 08</li> <li>PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA ( Studi Kasus di Poltabes Surakarta ), 08</li> <li>KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR), 08</li> <li>ANALISIS HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 359 KUHP TERHADAP PERKARA PENEMBAKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo), 08</li> <li>ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN, 07</li> <li>ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DENGAN SENGAJA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pacitan), 08</li> <li>ANALISIS TENTANG PEMERIKSAAN SIDIK JARI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN KOTA BESAR SURAKARTA), 08</li> <li>DASAR PERTIMBANGAN HAKIM JAKARTA UTARA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PRAPERADILAN TENTANG PERMOHONAN PENGHITUNGAN MASA PENAHANAN DALAM TINDAK PIDANA KEPABEAN DENGAN TERDAKWA NURDIN HALID, 08</li> <li>IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLTABES SURAKARTA), 07</li> <li>IMPLEMENTASI PASAL 138 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TENTANG PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA DARI PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK (Studi Di Kejaksaan Negeri Nganjuk), 08</li> <li>PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PRAPERADILAN BERKAITAN DENGAN MASALAH PENAHANAN BAGI TERSANGKA TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI, 08</li> <li>PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI BOYOLALI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA METROLOGI LEGAL, 08</li> <li>TINJAUAN TENTANG ALAT-ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SURAKARTA), 08</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENILAIAN PENERAPAN HUKUM OLEH JUDEX FACTI SEBAGAI DASAR PEMERIKSAAN KASASI OLEH HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BANK MANDIRI DENGAN TERDAKWA E.C.W NELOE, 09</li> <li>STUDI TENTANG PENERAPAN SYARAT FORMIL DAN MATERIIL SURAT DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA DINYATAKAN OBSCUUR LIBEL OLEH HAKIM (STUDI KASUS PADA PERKARA PIDANA KORUPSI PENGADAAN HELIKOPTER DENGAN TERDAKWA ABDULLAH PUTEH), 08</li> <li>PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA (KROON GETUIGE) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN (STUDI KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO), 08</li> <li>PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA CAROK MASSAL DI WILAYAH HUKUM POLWIL MADURA, 08</li> <li>KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANTUL DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN ASAL-USUL PERNIKAHAN, 08</li> <li>KOMPARASI PERAN PENYIDIK POLRI DAN PENYIDIK POLISI MILITER DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PASAL 170 KUHP TERHADAP SIPIL DAN MILITER ( Studi kasus di Poltabes Surakarta dan Denpom Surakarta), 08</li> <li>PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI DARI KEKERASAN SUAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN HUKUM ISLAM, 07</li> <li>KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG MEMILIKI HUBUNGAN DARAH DENGAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta), 08</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN PERNYATAAN PENGAKUAN BERSALAH TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGEDARKAN PSIKOTROPIKA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta), 08</li> <li>ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI WONOSOBO TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN MOBIL PEMADAM KEBAKARAN OLEH MANTAN BUPATI WONOSOBO, 09</li> <li>TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH PRIA DEWASA TERHADAP ANAK PEREMPUAN DIBAWAH UMUR ( Studi kasus di Pengadilan Negeri Klaten), 09</li> <li>KEKUATAN PEMBUKTIAN AUDIT INVESTIGASI OLEH BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) SEBAGAI KETERANGAN AHLI TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS KORUPSI PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA), 09</li> <li>ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) TERHADAP TERDAKWA MARTHEN RENOUW DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BIDANG KEHUTANAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAYAPURA, 09</li> <li>PELAKSANAAN PROGRAM ”ZERO STREET CRIME” SEBAGAI USAHA PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA KEDIRI, 09</li> <li>DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA OLEH ANGGOTA TNI (studi kasus di Pengadilan Militer II – 11 Yogyakarta),09</li> <li>PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SEORANG AYAH TERHADAP ANAK KANDUNGNYA, 09</li> <li>PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API SECARA ILLEGAL OLEH KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA (STUDI EMPIRIS UNDANG-UNDANG NOMOR 12/DARURAT/1951), 09</li> <li>KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT, 08</li> <li>PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI BOYOLALI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA METROLOGI LEGAL, 09</li> <li>TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR, 08</li> <li>IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/21/PBI/2003 TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH DI BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SURAKARTA, 08</li> <li>PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KASUS ILLEGAL LOGGING DALAM RANGKA MELESTARIKAN FUNGSI LINGKUNGAN DI KABUPATEN SRAGEN, 08</li> <li>PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA, 08</li> <li>PROSES PENYIDIKAN TERHADAP KEJAHATAN KARTU KREDIT OLEH POLRES SLEMAN YOGYAKARTA, 08</li> <li>STUDI PERBANDINGAN TENTANG PENGATURAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN SAKSI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA, 08</li> <li>PELAKSANAAN PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO 08</li> <li>KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo ), 08</li> <li>ANALISIS PUTUSAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER, 08</li> <li>STUDI KOMPARASI SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM ISLAM, 08</li> <li>PELAKSANAAN PENUNTUTAN OLEH ODITUR MILITER TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI ( STUDI KASUS DI ODITURAT MILITER II-11 YOGYAKARTA ), 08</li> <li>PERANAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARAKEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG DI JALAN RAYA. ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA), 08</li> <li>KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR MENURUT KUHP DAN UU NO.14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, 08</li> <li>PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PELAJAR SEKOLAH DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA SELATAN, 08</li> <li>PENERAPAN DISSENTING OPINION DALAM PROSES PENGAMBILAN PUTUSAN PERKARA KORUPSI PENGADAAN HELIKOPTER DENGAN TERDAKWA IR. H. ABDULLAH PUTEH OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT, 08</li> <li>PERKEMBANGAN ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PADA KUHAP DAN UNDANG-UNDANG KHUSUS DI INDONESIA, 08</li> <li>DASAR PERTIMBANGAN HAKIM JAKARTA UTARA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PRAPERADILAN TENTANG PERMOHONAN PENGHITUNGAN MASA PENAHANAN DALAM TINDAK PIDANA KEPABEAN DENGAN TERDAKWA NURDIN HALID, 08</li> <li>PERANAN SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLRESTA SURAKARTA), 06</li> <li>PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN KORBAN ANAK-ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purwodadi), 08</li> <li>PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA CAROK MASSAL DI WILAYAH HUKUM POLWIL MADURA, 08</li> <li>LEGALITAS KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN DI PERSIDANGAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, 08</li> <li>PENGATURAN ASAS CONTANTE JUSTITIE (ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN) DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA, 08</li> <li>PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG, 08</li> <li>PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES NGAWI)</li> <li>KAJIAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA, 09</li> <li>TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERKARA PENADAHAN MOBIL (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA), 09</li> <li>TINJAUAN KONSEP BISNIS WARALABA (FRANCHISE) BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM ISLAM, 09</li> <li>KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL TELEPON SEBAGAI SARANA FASILITAS UMUM (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 187/Pid. B/2008/PN. Kray. di Pengadilan Negeri Karanganyar), 09</li> <li>ANALISIS LEGALITAS TINDAKAN PENCABUTAN KEMBALI SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANPA MELALUI PROSES PRAPERADILAN (Suatu Studi di Pengadilan Negeri Denpasar), 09</li> <li>PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH ANAK DI WILAYAH POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 09</li> <li>PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA,05</li> <li>PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM MENGUNGKAP TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN</li> <li>ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI NON-BUDGETTER</li> <li>KODE SUMBER (SOURCE CODE) WEBSITE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA (STUDI KASUS WEBSITE ANSHAR.NET),07</li> <li>STUDI MENGENAI PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TERHADAP KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA, 07</li> <li>ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN),07</li> <li>PROSES PENUNTUTAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI APBD SURAKARTA PERIODE 1999-2004,05</li> <li>IMPLEMENTASI PASAL 78 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA), 07</li> <li>TINDAKAN APARAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA DAN CUKAI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KEPABEANAN DI BANDAR UDARA SOEKARNO-HATTA</li> <li>EKSISTENSI PERADILAN IN ABSENTIA DALAM SISTEM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA DAN RELEVANSINYA DENGAN HAK TERDAKWA UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN</li> <li>UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITAS BAGI KORBAN PERADAGANGAN ANAK PEREMPUAN DENGAN TUJUAN UNTUK DILACURKAN DI SURAKARTA, 07</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM HAL TERJADI TINDAK PIDANA DI BIDANG DALAM HAL TERJADI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN (Studi Kasus Ny. Supartini VS Bank Syariah Mandiri, Putusan Mahkamah Angung Nomor: 199 K/Pdt/2005), 09</li> <li>ANALISA KASUS TINDAK PIDANA MEMBERIKAN IJAZAH TANPA HAK (STUDI PUTUSAN PN MEDAN REG. NO. 1932/Pid.B/2005/PN.MDN), 08</li> <li>ANALISA PIDANA HUKUM DAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA, 08</li> <li>ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN PT BANK MANDIRI (STUDI KASUS NO. 2120/Pid.B/2006/PN.MDN), 08</li> <li>ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN MENGGUNAKAN JABATAN DALAM MENGGANDAKAN REKENING BANK (STUDI KASUS : NO. 1945/Pid.B/2005/PN.MDN), 08</li> <li>ANALISIS KRIMINOLOGI DAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1203/Pid.B/2006/PN.MDN), 08</li> <li>DISKRESI KEPOLISIAN RI DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS POLDASU), 08</li> <li>EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA CAMBUK TERHADAP PELANGGARAN QANUN DI BIDANG SYARIAT ISLAM DI WILAYAH HUKUM KOTA MADYA BANDA ACEH PROPINSI NAGGROE ACEH DARUSSALAM, 08</li> <li>HUBUNGAN SEBAB AKIBAT (KAUSALITAS) DALAM HUKUM PIDANA DAN PENERAPANNYA DALAM PRAKTEK (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI KABANJAHE), 08</li> <li>IMPLEMENTASI PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 514/Pid.B/1997/PN.LP), 08</li> <li>IMPLEMENTASI SURAT PENETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS PERKARA SOEHARTO DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN), 07</li> <li>“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TERJADINYA TINDAKAN PELECEHAN TERHADAP PENGADILAN (CONTEMPT OF COURT)(STUDI KASUS REG.NO. 1444/Pid.B/12001/P.N.MEDAN)</li> <li>, 08″</li> <li>KEJAHATAN PERDAGANGAN WANITA DIHUBUNGKAN DENGAN PELANGGARAN HAK AZAZI MANUSIA, 07</li> <li>KEJAHATAN YANG BERKAITAN DENGAN KARTU KREDIT DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 65/PID.B/2005/PN. MEDAN), 07</li> <li>KEWENANGAN DALIHAN NATOLU DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA SECARA HUKUM ADAT BATAK TOBA (STUDI DI KEC. BORBOR, KAB. TOBA SAMOSIR), 08</li> <li>PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINAL (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN), 08</li> <li>PENANGANAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (STUDI KASUS L/C FIKTIF BNI 46), 07</li> <li>PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH PERS DITINJAU DARI KUHP DAN UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS, 06</li> <li>PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN KEIMIGRASIAN MENURUT UU NO.9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN), 07</li> <li>PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR YANG DILINDUNGI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN REGISTER NO.2.640/PID.B/PN.MEDAN, REGISTER NO. 2.641/PID.B/2006/PN. MEDAN DAN REGISTER NO. 2.642/PID.B/2006/PN. MEDAN), 08</li> <li>PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MEDAN), 08</li> <li>PENELANTARAN ISTRI OLEH SUAMI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PENERAPAN HUKUMNYA (STUDI KASUS NO : 378/PID.B/2007/PN-MEDAN) DAN (STUDI KASUS NO : 1921/PID.B/2005/PN-MEDAN), 08</li> <li>PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT (STUDI KASUS NO : 1636/PID.B/2006/PN-MEDAN) DAN NO. 354/PID/2006/PT-MDN), 08</li> <li>PENERAPAN KITAB UU HUKUM ACARA PIDANA DALAM PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN TEKNOLOGI KOMPUTER, 07</li> <li>PENYALAHGUNAAN SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH APARAT POLRI (STUDI : DI POLDA SUMUT), 08</li> <li>PERAN BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROP SUMUT DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PROPINSI SUMATER UTARA, 08</li> <li>PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)(STUDI DI POLTABES MEDAN), 08</li> <li>PERAN PPNS DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (STUDI DI DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA), 07</li> <li>PERANAN DOKTER DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN), 08</li> <li>PERANAN IKAPI DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN BUKU, 07</li> <li>PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA), 08</li> <li>PERANAN LEMBAGA SOSIAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI LBH-APIK MEDAN), 08</li> <li>PERANAN PENYIDIK POLRI SEBAGAI PENUNTUT DALAM SISTEM PEMERIKSAAN ACARA CEPAT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 04/PID.C/2008/PN-MDN), 08</li> <li>PERANAN VISUM ET REFERTUM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN MEDAN NO.1066/PID.B/2002/PN-MDN), 07</li> <li>PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN (STUDI KOMPERASI UU NO. 10 TAHUN 1995 DAN UU NO. 17 TAHUN 2006), 08</li> <li>PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PAEDOFILIA DITINJAU DARI UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KUHP (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN), 08</li> <li>PERTANGGUNJAWABAN PIDANA ANGGOTA POLRI TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA API TANPA PROSEDUR (STUDI TERHADAP PUTUSAN PN BINJAI NO. 239/PID.B/2007/PN-BINJAI), 07</li> <li>PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN TNI (STUDI PADA PENGADILAN MILITER MEDAN), 07</li> <li>TINDAK PIDANA PEROMPAKAN DI WILAYAH PERAIRAN SELAT MALAKA, 07</li> <li>TINJAUAN JURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PASAR MODAL, 08</li> <li>TINJAUAN JURIDIS DAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR DI PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG MEDAN, 07</li> <li>TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP FUNGSI PATROLI POLISI DALAM PENANGGULANGAN SUATU TINDAK KEJAHATAN (STUDI PADA POLTABES MEDAN), 08</li> <li>TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEJAHATAN KEMANUSIAAN (CRIME AGAINST HUMANITY) ALAM KUHP DAN LUAR KUHP, 08</li> <li>TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PERS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN RUU KUHP INDONESIA, 07</li> <li>UPAYA KEPOLISIAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PROSTITUSI (STUDI : WILAYAHY HUKUM POLSEK BALIGE), 08</li> <li>PELAKSANAAN PRAPERADILAN YANG DIMOHONKAN PIHAK KETIGA TERHADAP DUGAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO)</li> <li>PEMBANGUNAN PERKAMPUNGAN DI KOTA MANGKUNEGARAN PADA MASA PEMERINTAHAN MANGKUNEGARA VII, 09</li> <li>IMPLEMENTASI PERANAN PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta), 08</li> <li>KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAB HAKIM DALAM TINDAKA PIDANA PENCURIAN TANAMAN JENIS ANTHURIUM (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR)</li> <li>PELAKSANAAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DENGAN PELAKU ANAK-ANAK OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) POLTABES SURAKARTA, 08</li> <li>KONSTRUKSI SOSIAL ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Kajian Psikologi Kejahatan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Sragen), 09</li> <li>TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP FENOMENA KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM APARAT KEPOLISIAN DI INDONESIA ( STUDI KASUS UMI MAKASAR )</li> <li>PELAKSANAAN PRAPERADILAN YANG DIMOHONKAN PIHAK KETIGA TERHADAP DUGAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO)</li> <li>PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA DALAM KUHP DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA</li> <li>KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAKAN PIDANA PENCURI TANAMAN JENIS ANTHURIUM (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGEGRI KARANGANYAR)</li> <li>ANALISIS DASAR PEMIKIRAN HAKIM DALAM PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO (DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TABEL BESARAN DENDA HASIL KESEPAKATAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO DAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUKOHARJO)</li> <li>PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIDUGA TERLIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1966 (STUDI KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURAKARTA TAHUN 2007)</li> <li>PELAKSANAAN PERADILAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI ( STUDI KASUS DI PENGADILAN MILITER II – 11 YOGYAKARTA )</li> <li>PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN SUKOHARJO</li> <li>DOKUMEN SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM USAHA ASURANSI JIWA,08</li> <li>PEMBUKAAN RAHASIA BANK DALAM TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, 09</li> <li>EKSISTENSI WEWENANG PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PADA LEMBAGA KEJAKSAAN RI DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI, 09</li> <li>PELAKSANAAN PASAL 46 (1) UU NO.30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEJABAT BANK INDONESIA (STUDI KASUS ATAS NAMA TERSANGKA BURHANUDDIN ABDULLAH), 09</li> <li>PENGEMBALIAN ASET NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MENGGUNAKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TAHUN 2003 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT (Studi Kasus Put.PN.Jkt.Pst: No. 1180/Pid.B/2006/PN.Jkt.Pst) a.n Terdakwa CAPT. TARCISIUS WALLA alias CAPT.WALLA, 09</li> <li>ANALISA YURIDIS PENERAPAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM TINDAK PIDANA YANG TERCAKUP DALAM BEBERAPA KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN (STUDI KASUS: TINDAK PIDANA PENIPUAN ATAS NAMA YBB),08</li> <li>PERTIMBANGAN HAKIM YANG BIAS RASIAL DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS NARKOTIKA DENGAN TERPINA WARGA NEGARA ASING – PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO 2152/PID.B/2003/PNJKT.PST), 09</li> <li>ANALISIS TERHADAP TINDAKAN UPAYA PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK PADA TINDAK PIDANA SISTEM BUDIDAYA TANAMAN (STUDI KASUS: LAPORAN PT. BISI ATAS TUDUHAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PETANI JAGUNG DI KEDIRI, JAWA TIMUR), 09</li> <li>PEMBUKTIAN PENDANAAN TERORISME BERDASARKAN UU NO.25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.15 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (FINANCING OF TERROTISM REVERSE MONEY LAUNDERING), 09</li> <li>UPAYA HUKUM TERPIDANA DAN TANGGUNG JAWAB PENYIDIK POLRI DALAM HAL TERJADI ERROR IN PERSONA (STUDI KASUS: TERPIDANA IMAM CHAMBALI JOMBANG 2008), 09</li> <li>PENGGUNAAN BARANG BUKTI DALAM MENENTUKAN KUALIFIKASI PENGEDAR ATAU PEMAKAI PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA, 09</li> <li>PRESS RELEASE DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI KASUS: PUTUTSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 805/PID/B/2006/JKT.TIM.), 09</li> <li>ATRIBUT PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP NEGARA ATAS TINDAKAN INDIVIDU NON-NEGARA STUDI KASUS PUTUSAN BOSNIA v.SERBIA, 09</li> <li>PENILAIAN JUDEX JURIST TERHADAP PUTUSAN BEBAS MURNI YANG DIMOHONKAN KASASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS: KORUPSI TERHAKWA ECW.NELOE, NURDIN HALID DAN FADHILLAH BUDIONO), 09</li> <li>PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) OLEH PENYIDIK PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (TINJAUAN TERHADAP PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI), 09</li> <li>PENANGANAN BENDA SITAAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA TERHADAP TUMBUHAN DAN SATWA LIAR DILINDUNGI, 09</li> <li>PENANGANAN KHUSUS TERHADAP NARAPIDANA PENDERITA HIV/AIDS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI INDONESIA, 09</li> <li>ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 481/K/PID.B/2006 PN.JKT.PST & PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2642/K/PID/2006 PT.JKT.PST DENGAN TERDAKWA DARIANUS LUNGGUK SITORUS), 10</li> <li>ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU UNJUK RASA YANG BERSIFAT ANANARKI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 2.156/PID.B/2009/PN. MDN), 10</li> <li>KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGANGKATAN ANAK SECARA ILEGAL (ADOPSI ILEGAL), 10</li> <li>KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENERIMA GRATIFIKASI BERDASARKAN UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, 10</li> <li>KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PEMALSUAN DATA DAN KAITANNYA DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, 10</li> <li>KAJIAN UNDANG-UNDANG MONEY LAUNDERING DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER PADA PERUSAHAAN ASURANSI, 10</li> <li>PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA), 10</li> <li>PENCABUTAN DELIK ADUAN DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN AKIBATNYA DALAM PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM No. Reg. : 1276/Pid.B/2007/PN.LP), 10</li> <li>PERAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (SUATU STUDI DI KOTA MEDAN), 10</li> <li>PERKEMBANGAN PIDANA PENJARA DARI KUHP KE KONSEP KUHP BARU, 10</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS PRAKTIK PEMBAJAKAN LAGU DAN MUSIK DENGAN FORMAT MP3 (MOTION PICTURE EXPERTS LAYER III), 10</li> <li>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEBITUR DALAM SEWA BELI SEPEDA MOTOR SECARA KREDIT YANG MENGGELAPKAN ALAT-ALAT SEPEDA MOTOR DALAM HAL TERJADINYA PENYITAAN KARENA KREDIT MACET (Studi Kasus Putusan PN Medan Nomor 2516/PID.B/2009/PN.Mdn), 10</li> <li>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan MA No. 1384K/PID/2005), 10</li> <li>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 1999 (Studi Putusan MA No. 68K/PID.SUS/2008), 10</li> <li>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN DAN PENJUALAN SENJATA API SERTA AMUNISI ILEGAL OLEH MASYARAKAT SIPIL (Studi Putusan Nomor 3550/Pid.B/2006/PN.Mdn), 10</li> <li>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENJUAL KACA FILM MEREK PALSU DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI PUTUSAN No. 555/Pid.B/2008/PN.Bpp), 10</li> <li>PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLE) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA BANK, 10</li> <li>TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI PERSPEKTIF KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN (STUDI PUTUSAN No.1821/Pid.B/2008/PN MEDAN), 09</li> <li>TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR MENURUT UNDANG-UNDANG NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (STUDI PUTUSAN NO.1902 / PID B / 2004 / PN MEDAN), 10</li> <li>TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN SEORANG AYAH KEPADA ANAK KANDUNG DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINIL (STUDI KASUS PUTUSAN NO.166/PID.B/2009/PN-KIS), 10</li> <li>TINJAUAN ATAS PEMBERITAAN YANG BERINDIKASI ADANYA DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH MEDIA MASSA DALAM PERSPEKTIF UU PERS, 10</li> <li>TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PENGADILAN HAM AD HOC TERHADAP PRINSIP ASAS LEGALITAS, 10</li> <li>TINJAUAN PSIKOLOGI KRIMINAL PENYIMPANGAN PERILAKU SEKSUAL TERHADAP TINDAK PIDANA MUTILASI ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEPOK NO : 1036/PID.B/2009/PN.DEPOK ), 10</li> <li>TINJAUAN PSIKOLOGI KRIMINIL TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA ANAK TANJUNG GUSTA (MEDAN), 10</li> <li>TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PEMILU DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARANYA DALAM PERSFEKTIF UU NO. 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD, 10</li> <li>TINJAUAN YURIDIS MENGENAI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK)HERZIENING YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA (Analisa terhadap putusan MA RI No. 55 PK/Pid/1996, Putusan MA RI No. 109 PK/Pid/2007 dan Putusan MA RI No. 07 PK/Pidsus/2009), 10</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TENTANG ABORSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN, 10</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCURIAN UANG MELALUI REKENING BANK DENGAN SARANA INTERNET, 10</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJUALAN DAGING SAPI GLONGGONGAN DI PASAR TRADISIONAL DALAM ASPEK HUKUM PIDANA, 10</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TRAFIKING DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN KONTEKS HUKUM INTERNASIONAL, 10</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET (STUDI KASUS PRITA MULYASARI), 10</li> </ul> </div> </div> <div class="info"> <div class="msg-box-icon pngfix"> Untuk <b>memesan</b> judul-judul SKRIPSI / TESIS atau <b>mencari</b> judul-judul <b>yang lain</b> silahkan hubungi Customer Service kami, dengan nomor kontak <b>0852.2588.7747 (AS) </b>atau<b> 0857.0.1111.632 (IM3)</b></div> </div> <div class="custom" style="background-color: #f4cbcb; background: -moz-linear-gradient(center top , #FFFCB5, #F4CBCB) repeat scroll 0 0 transparent; background: -ms-linear-gradient(top, #FFFCB5 0%,#F4CBCB 99%); background: -o-linear-gradient(top, #FFFCB5 0%,#F4CBCB 99%); background: -webkit-gradient(linear, center top, center bottom, from(#FFFCB5), to(#F4CBCB)); border: 1px solid #BBBBBB; color: #333333; margin-left: 0 !important; margin-right: 0 !important; width: 100%;"> <div class="inner-padding"> <div style="text-align: justify;"> <b>KODE o.26 (MS. WORD)</b></div> <ul style="text-align: justify;"> <li>PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS KHUSUSNYA DALAM KEJAHATAN HARTA BENDA (Di Pengadilan Negeri Yogyakarta), 05</li> <li>BENTUK SURAT DAKWAAN DAN UPAYA PEMBUKTIANNYA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM YOGYAKARTA, 04</li> <li>DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK  DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA, 05</li> <li>KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA LEGISLATIF DI KOTA SURAKARTA, 05</li> <li>PERANAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (Suatu Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar), 96</li> <li>STUDI DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI TEGAL, 03</li> <li>PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM UPAYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA  PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI BANTUL YOGYAKARTA, 04</li> <li>TINJAUAN HUKUM PROSES PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purwodadi), 05</li> <li>PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS KHUSUSNYA DALAM KEJAHATAN HARTA BENDA (Di Pengadilan Negeri Yogyakarta), 05</li> <li>FUNGSI SURAT DAKWAAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (Studi Pada Kejaksaan negeri Nganjuk), 91</li> <li>PERANAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI, 94</li> <li>PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA GERAKAN ACEH MERDEKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A SIDOARJO, 05</li> <li>ABORTUS PROVOCATUS DALAM ILMU KEDOKTERAN DI TINJAU DARI HUKUM PIDANA, 06</li> <li>TINJAUAN TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL PENCURIAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA, 91</li> <li>PERNIKAHAN ANTARA MUSLIM DAN NON MUSLIM (KAJIAN KOMPARASI ANTARA HUKUM PERKAWINAN INDONESIA DENGAN IMAM MADZHAB),04</li> <li>TANGGUNG JAWAB PIHAK HOTEL DALAM PERJANJIAN PENITIPAN BARANG DI HOTEL AMBARUKMO YOGYAKARTA</li> <li>PERANAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (Suatu Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar),96</li> <li>PELAKSANAAN PEWARISAN DI KALANGAN WARGA KETURUNAN TIONGHOA MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN GODOMANAN YOGYAKARTA, 05</li> <li>PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAFTARAN TANAH (STUDI DI KANTOR NOTARIS DAN PPAT TENGGARONG KEBUPATEN KUTAI KALIMANTAN TIMUR) ,98</li> <li>STUDI DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI TEGAL, 03</li> <li>PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM UPAYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA  PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI BANTUL YOGYAKARTA, 04</li> <li>TINJAUAN TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN DAN IMPLIKASI YURIDISNYA TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Surakarta), 06</li> </ul> </div> </div> <div class="info"> <div class="msg-box-icon pngfix"> Untuk <b>memesan</b> judul-judul SKRIPSI / TESIS atau <b>mencari</b> judul-judul <b>yang lain</b> silahkan hubungi Customer Service kami, dengan nomor kontak <b>0852.2588.7747 (AS) </b>atau<b> 0857.0.1111.632 (IM3)</b></div> </div> <div class="custom" style="background-color: #f4cbcb; background: -moz-linear-gradient(center top , #FFFCB5, #F4CBCB) repeat scroll 0 0 transparent; background: -ms-linear-gradient(top, #FFFCB5 0%,#F4CBCB 99%); background: -o-linear-gradient(top, #FFFCB5 0%,#F4CBCB 99%); background: -webkit-gradient(linear, center top, center bottom, from(#FFFCB5), to(#F4CBCB)); border: 1px solid #BBBBBB; color: #333333; margin-left: 0 !important; margin-right: 0 !important; width: 100%;"> <div class="inner-padding"> <div style="text-align: justify;"> <b>HARD COPY</b></div> <div style="text-align: justify;"> <b>KODE O 14</b></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <ul style="text-align: justify;"> <li>PERANAN LURAH DESA DALAM SISTEM PEMERINTAH DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2004 TTG PEMERINTAH DESA/2006</li> <li>SISTEM PEMBAYARAN HUTANG, BAGI HASIL DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI PEMEGANG OBLIGASI SYARIAH MUDHARABAH PT. INDOSAT , JAKARTA</li> <li>PERANAN LURAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI DESA SRIKAYANGAN KEC. SENTOLO KAB. KULONPROGO/2003</li> <li>PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. KERETA API (PERSERO) DENGAN PT. JASA RAHARJA (PERSERO) TENTANG ASURANSI KECELAKAAN PENUMPANG KERETA API DI BANDUNG – 05</li> <li>FUNGSI KEJAKSAAN DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI/2001</li> <li>KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN [STUDI YURIDIS TERHADAP KASUS PENGHINAAN PRESIDEN DI INDONESIA]</li> <li>PERANAN HUKUM PIDANA DALAM PENAGGULANGAN PENIPUAN VIA SHORT MESSAGES SEVICE (SMS) DARI HANDPHONE</li> <li>PERNIKAHAN ANTARA MUSLIM DENGAN NON MUSLIM ( KAJIAN KOMPARASI ANTARA HUKUM PERKAWINAN INDONESIA DENGAN IMAM MADZHAB)</li> <li>PENANGGANAN KEJAHATAN KORUPSI YANG MENGGUNAKAN SARANA KOMPUTER (STUDI KASUS KORUPSI DI PN YOGYAKARTA)</li> <li>DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA CYBERCRIME</li> <li>PERBANDINGAN SISTEM OTONOMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 YANG DIPERBAHARUI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA</li> <li>PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAFTARAN TANAH (STUDI DI KANTOR NOTARIS DAN PPAT TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KALIMANTAN TIMUR</li> <li>TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN UU NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN) DI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO ) DAERAH OPERASI VI YOGYAKARTA</li> <li>PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA BESERTA HAMBATAN-HAMBATANNYA (SUATU STUDI DI POLRESTA MALANG)</li> <li>PENERAPAN SANKSI PIDANA KUMULATIF TERHADAP PERBUATAN PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA</li> <li>SISTEM PEMBAYARAN HUTANG, BAGI HASIL DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI PEMEGANG OBLIGASI SYARIAH MUDHARABAH PT. INDOSAT , JAKARTA</li> <li>PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYIARAN IKLAN DI PT RADIO GERONIMO YOGYAKARTA</li> <li>TINJAUAN HUKUM MILITER TERHADAP TINDAK PIDANA OLEH ANGGOTA TNI DI KOREM 061/ SURYA KANCANA BOGOR</li> <li>PERANAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM RANGKA PENYIDIKAN TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</li> <li>PERTANGUNGJAWABAN PERDATA MANAJER INVESTASI TERHADAP INVESTOR YANG DIRUGIKAN DALAM REKSA DANA</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN</li> <li>PROSES PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA RINGAN (TRIPPING) DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA</li> <li>PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSEPTIF HKUM ISLAM DAN HUKUM INDONESIA (STUDI KASUS DI DESA PURWOBINANGUN , PAKEM SLEMAN)</li> <li>PERANAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI</li> <li>FUNGSI SURAT DAKWAAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA</li> <li>PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. TELKOM DENGAN PENGELOLA WARUNG TELEKOMUNIKASI DALAM MELAYANI JASA TELEKOMUNIKASI DI KOTAMADYA SURAKARTA</li> <li>TINGKAT KECELAKAAN LALU LINTAS DI YOGYAKARTA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA</li> <li>TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA YOGYAKARTA</li> <li>PERANAN REKONSTRUKSI DALAM MELENGKAPI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH KEPOLISIAN KOTA BESAR (POLTABES) YOGYAKARTA, 06</li> <li>PENERAPAN TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DI KAB BANTUL, 04</li> <li>BANK AIR SUSU IBU DAN IMPLIKASINYA DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM (STUDI PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI), 04</li> <li>PELAKSANAAN PERKAWINAN POLIGAMI DI WILAYAH KABUPATEN BANTUL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974, 04</li> <li>PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM UPAYA PEMBUKTIAN TINDAKAN PIDANA PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI BANTUL YOGYAKARTA, 04</li> <li>CEK MUNDUR DAN PERMASALAHANNYA DALAM PRAKTEK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 95</li> <li>PERLINDUNGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1982 TERHADAP KARYA TULISAN DI INDONESIA, 98</li> <li>PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KARYA MANDIRI, KUNINGAN JAWA BARAT,</li> <li>PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (TINJAUAN BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1974), 94HAK DAN KEWAJIBAN TUNGGU TUBANG TERHADAP HUKUM WARIS ADAT SEMENDO (DARAT) SUMATERA SELATAN DI TINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM, 91</li> <li>PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENEGAKKAN HAK-HAK ASASI MANUSIA MENURUT UU NO.9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM (STUDI KASUS PENANGANAN UNJUK RASA DI WILAYAH POLTABES YOGYAKARTA TAHUN 2002), 02</li> <li>UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP OBYEK WISATA SITUS DAN CAGAR BUDAYA CANDI BOKO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA, 07</li> <li>PELAKASANAAN KETENTUAN PASAL 61 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KABUPATEN SLEMAN, 07</li> <li>PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN UNTUK TEMPAT TINGGAL SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH DI KABUPATEN SLEMAN, 07</li> <li>PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA LISENSI MEREK DI INDONESIA, 01</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA PRODUK AIR MINUM ISI ULANG DI KAWASAN UMBULHARJO YOGYAKARTA, 09</li> <li>SUATU TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA (STUDY KASUS TANAH KAS DESA SUMBERHARJO KECAMATAN PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA), 05</li> <li>PERANAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (SUATU STUDI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI DENPASAR), 96</li> <li>PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS DI POLRES SLEMAN) , 05</li> <li>TRANSAKSI EFEK DALAM SISTEM PERDAGANGAN TANPA WARKAT DI BURSA EFEK JAKARTA , 04</li> <li>TINJAUAN TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL PENCURIAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA , 91</li> <li>PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI KOTA JOGJAKARTA , 04</li> <li>ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA (STUDI ATAS PEMIKIRAN IBNU KHALDUN) , 04</li> <li>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TABUNGAN HAJI DI PERUSAHAAN ASURANSI BUMI PUTERA TEMANGGUNG TAHUN 1990-2000 , 03</li> <li>SANKSI ADAT CAROK BERKAITAN DENGAN PASAL 340, 338 DAN 351 KUHP DI WILAYAH KABUPATEN DATI II SUMENEP MADURA , 04</li> <li>BUNGA BANK DALAM PANDANGAN ULAMA KONTEPORER (STUDI ATAS PEMIKIRAN YUSUF AL QARADAWI) , 03</li> </ul> </div> </div> <div class="info"> <div class="msg-box-icon pngfix"> Untuk <b>memesan</b> judul-judul SKRIPSI / TESIS atau <b>mencari</b> judul-judul <b>yang lain</b> silahkan hubungi Customer Service kami, dengan nomor kontak <b>0852.2588.7747 (AS) </b>atau<b> 0857.0.1111.632 (IM3)</b></div> </div> <div class="custom" style="background-color: #f4cbcb; background: -moz-linear-gradient(center top , #FFFCB5, #F4CBCB) repeat scroll 0 0 transparent; background: -ms-linear-gradient(top, #FFFCB5 0%,#F4CBCB 99%); background: -o-linear-gradient(top, #FFFCB5 0%,#F4CBCB 99%); background: -webkit-gradient(linear, center top, center bottom, from(#FFFCB5), to(#F4CBCB)); border: 1px solid #BBBBBB; color: #333333; margin-left: 0 !important; margin-right: 0 !important; width: 100%;"> <div class="inner-padding"> <div style="text-align: justify;"> <b>DAFTAR JUDUL CONTOH-CONTOH SKRIPSI HUKUM PIDANA</b></div> <div style="text-align: justify;"> <b>KODE E 13</b></div> <ul style="text-align: justify;"> <li>PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR – 99</li> <li>PEMALSUAN DOKUMEN PABEAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA [STUDI DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG RIAU] – 99</li> <li>PERANAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI DI MUKA PERSIDANGAN PENGADILAN [STUDI DI PN MALANG] – 99</li> <li>PENGARUH KONDISI EKONOMI TERHADAP TUMBUHNYA KEJAHATAN PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM CILACAP – 03</li> <li>PENYALAHGUNAAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN SWASTA MENUMBUHKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM CILACAP – 04</li> <li>PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PEMALSUAN MERK DI WILAYAH HUKUM CILACAP – 04</li> <li>KOSONG</li> <li>PERANAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOBA [STUDI DI POLRES YOGYAKARTA] – 00</li> <li>PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI RUMAH TAHANAN NEGARA KEBUMEN – 04</li> <li>TINJAUAN TENTANG PENYIMPANGAN BARANG BUKTI PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI YK – 04</li> <li>PROSES PERUBAHAN SURAT DAKWAAN DALAM HAL TERJADI KESALAHAN PEMBUATAN SURAT DAKWAAN DALAM PERKARA PIDANA</li> <li>KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN [STUDI YURIDIS TERHADAP KASUS PENGHINAAN PRESIDEN DI INDONESIA]</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK TERKENAL DI INDONESIA [STUDI KASUS SENGKETA POL] – 04</li> <li>DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA CYBER CRIME</li> <li>PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA YANG MENJALANI PIDANA DI LP KELAS II YK</li> <li>SUPRENSI HUKUM ACARA PIDANA DLAM MENGHADAPI PERUBAHAN SOSIAL MENURUT UU NO. 8 TH 1981 – 05</li> <li>PROSES PERUBAHAN SURAT DAKWAAN DALAM HAL TERJADI KESALAHAN PEMBUATAN SURAT DAKWAAN DALAM PERKARA PIDANA</li> <li>MPLEMENTASI INFORMED CONSENT DALAM HUKUM KESEHATAN – 04</li> <li>TINJAUAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN DI PN YK</li> <li>PERANAN VISUM REPERTUM DALAM UPAYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH KAB. BANTUL YK</li> <li>UPAYA PEMILIHAN KESEHATAN TERHADAP PEMAKAI ATAU PECANDU DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LP KELAS IIA YK – 05</li> <li>UPAYA POLISI DALAM MELAKSANAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI POLRES KULON PROGO – 04</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK NAKAL DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (STUDI DI POLSEK WATES) – 04</li> <li>PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) DI WILAYAH KOTA YK – 04</li> <li>PERANAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PENIPUAN VIA SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) – 04</li> <li>PROSES PENYIDIKAN POLRI DALAM MENANGANI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK NGEMPLAK SLEMAN YK – 04</li> <li>PERANAN UNIT WENDIFIKASI POLTABES YK DALAM MENGUNGKAP KASUS-KASUS PIDANA – 04</li> <li>PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN RAYA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA [STUDI PADA POLTABES YK] – 04</li> <li>PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN RAYA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA [STUDI PADA POLTABES YK] – 04</li> <li>TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PENYITAAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA – 04</li> <li>PROSES PEMERIKSAAN PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN YANG BERKAITAN DENGAN MINUMAN KERAS [STUDI DI POLTABES YK] – 04</li> <li>PERANAN DAN SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT DI WILAYAH HUKUM PN YK – 03</li> <li>BIMBINGAN DAN PENGAWASAN KLIEN PIDANA BERSYARAT KELAS I YK</li> <li>PENANGGULANGAN SECARA YURIDIS SINDIKAT PERBUATAN PENADAHAN DALAM HAL PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DIY – 95</li> <li>UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN ILEGAL NARKOBA PADA KALANGAN REMAJ A DI KOTA YK</li> <li>KOSONG</li> <li>PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP NARAPIDANA OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI RUTAN KEBUMEN – 04</li> <li>PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI RUMAH TAHANAN NEGARA KEBUMEN – 04</li> <li>UPAYA PENANGGULANGAN PEMALSUAN MEREK DAGANG DENGA SARANA HUKUM PIDANA– 01</li> <li>UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DALAM TERJADINYA TINDAK KEKERASAN PADA PEREMPUAN – 02</li> <li>JENIS FAKTOR DAN TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA OLEH PENGUSAHA PERSEWAAN VCD, DVD DI YK – 04</li> <li>PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP NARAPIDANA OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI LP YK – 05</li> <li>PENERAPAN PIDANA BERSYARAT MENURUT SISTEM PEMINDANAAN INDONESIA – 05</li> <li>PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL BERDASARKAN STATUS ROMA 1998 DALAM PERSPEKTIF – 66</li> <li>KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA LEGISLATIF DI KODYA SURAKARTA – 05</li> <li>KOSONG</li> <li>PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA DALAM PERKARA NARKOTIKA DI PN TANGERANG – 06</li> <li>PERTANGGUNGJAWABAN KOPERASI TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN – 06</li> <li>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNG – 06</li> <li>PELAKSANAAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM KEJAHATAN KORUPSI [STUDI DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA] – 99</li> <li>FUNGSIONALIS KEPRES NO. 17 TH 2002 TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA DI YK</li> <li>PENGOLAHAN BENDA SITAAN OLEH NEGARA SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM PN PURWAREJA – 05</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PN YK – 04</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN STUDI KASUS PENIPUAN DI TOKO EMAS 5 KN PRAMBANAN WILAYAH PROSES SLEMAN – 05</li> <li>TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PASKA PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANANYA – 05</li> <li>PENEGAKAN HUKUM TERHADAP UU NO. 12/DRT/1951 TENTANG SENJATA API TERHADAP KELOMPOK MASYARAKAT SIPIL BERSENJATA DI WILAYAH HUKUM POLRES GUNUNG KIDUL – 05</li> <li>PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN [STUDI KASUS POLRES SLEMAN] – 05</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK NAKAL DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN [STUDI DI POLRES SLEMAN] – 05</li> <li>TINDAKAN KEPOLISIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES SLEMAN – 04</li> <li>PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA YANG DISERTAI DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BENGKULU – 05</li> <li>TINDAKAN PENYIDIK POLRI DALAM PROSES PENANGANAN KASUS ABORSI DI WILAYAH HUKUM POLRES SLEMAN – 05</li> <li>FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA [STUDI KASUS DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORET GUNUNG KIDUL] – 05</li> <li>UPAYA PEMERINTAH DALAM HAL PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG KEPEMILIKAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI WILAYAH PROP. DIY – 05</li> <li>PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI WILAYAH SLEMAN – 06</li> <li>TERORISME DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA – 05</li> <li>TINGKAT KECELAKAAN LALU LINTAS DI YK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA – 04</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LP WIROGUNAN YK</li> <li>FUNGSI IDENTIFIKASI JARI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA – 05</li> <li>FAKTOR KRIMINOGEN TERHADAP TUMBUHNYA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES GUNUNG DIKUL – 05</li> <li>PERANAN UNIT PELAYANAN PENGADUAN DAN PENINDAKAN DISIPLIN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI KEPOLISIAN KOTA BESAR YK – 05</li> <li>PERANAN KEPOLISISN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN [STUDI KASUS WILAYAH POLSEKTA UMBULHARJO YK] – 05</li> <li>PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI OLEH JAKSA TERHADAP KEKAYAAN TERSANGKA DALAM PERKARA KORUPSI [STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI YK] – 05</li> <li>UPAYA PERLINDUNGAN YURIDIS TERHADAP WANITA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA [STUDI KASUS DI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT RIFKA ANNISA – WOMEN’S CRISIS CENTER KOTA YK] – 06</li> <li>KAJIAN UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KAITAN DENGAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA – 05</li> <li>KOSONG</li> <li>UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TEMPAT KEJADIAN PERKARA [STUDI TINJAUAN PENANGANAN TKP OLEH KEPOLISIAN KOTA BESAR YK] – 05</li> <li>PROP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN WANITA DAN ANAK [SUATU TINJAUAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA] – 06</li> <li>STUDI IMPELEMENTASI UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM PEMBERANTASAN KASET VCD BAJAKAN DI YK – 04</li> <li>PENERAPAN UU NO. 8 TH 1992 OLEH PENYELIDIK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM ATAS HAK CIPTA BERUPA FILM DAN POLMAT VCD DI YK – 04</li> <li>PENGARUH PERBEDAAN GENDER TERHADAP KEKERASAN SUAMI KEPADA ISTRI DALAM RUMAH TANGGA [STUDI KASUS PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN 81. DALAM RUMAH TANGGA] – 05</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SUATU TINJAUAN MENURUT UU NO. 23 TH 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK [STUDI KASUS DI YK] -05</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NARAPIDANA DI LP WIROGUNAN YK – 06</li> <li>WEWENANG KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI [STUDI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI DIY] – 05</li> <li>PERANAN SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN SUATU TINDAK PIDANA [STUDI DI POLTABES YK] – 05</li> <li>KEDUDUKAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA – 05</li> <li>PERANAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM RANGKA PENYIDIKAN TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN DI DIY – 05</li> <li>PENEGAKAN HUKUM KECELAKAAN LALU LINTAS TUNGGAL YANG MELIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA [STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES KULON PROGO] – 06</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA ATAU TERDAKWA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA – 05</li> <li>PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS [STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES KULON PROGO] – 05</li> <li>PENANGGULANGAN PELANGGARAN TERHADAP TERSANGKA OLEH PENYIDIK [STUDI KASUS DI WILAYAH POLRES BANTUL] – 05</li> <li>TINDAK PIDANA PEMALSUAN MERKE DAGANG DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI WILAYAH HUKUM YOGYAKARTA</li> <li>TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK [STUDI KASUS DI PN SURAKARTA]</li> <li>PENTINGNYA ALAT BUKTI UNTUK MEMBERIKAN KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PEMIDANAAN – 04</li> <li>PERAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN [STUDI KASUS DI WILAYAH POLRES YK]</li> <li>PERAN SERTA KEPOLISIAN TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOBA – 04</li> <li>PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI WILAYAH HUKUM SLEMAN – 04</li> <li>PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA OLEH PENYIDIK [STUDI KASUS DI WIL. POLRES BANTUL] – 05</li> <li>PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI LP WIROGUNAN YK – 05</li> <li>PELAKSANAAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PERADILAN PIDANA [STUDI KASUS DI PN BANTUL] – 04</li> <li>PERANAN KEDOKTERAN KEPOLISIAN DALAM DUKUNGAN OPERASIONAL KEPOLISIAN UNTUK PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA – 03</li> <li>PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN PERJUDIAN DI SLEMAN [STUDI KASUS DI POLSEK DEPOK BARAT] – 04</li> <li>TINJAUAN YURIDIS PENANGGULANGAN PENAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA DI WIL. HUKUM POLTABES YK [STUDI KASUS DI POLTABES YK] – 04</li> <li>UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA PIDANA DI DAERAH HUKUM PN BANTUL [STUDI KASUS DIKEJAKSAAAN NEGERI BANTUL</li> <li>PERANAN POLISI LALU LINTAS DALAM PENINGKATAN DISIPLIN BERLALU LINTAS DI WIL. HUKUM POLRES BANTUL</li> <li>ABORTUS PROVOCATUS DALAM ILMU KEDOKTERAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA – 06</li> <li>PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI WILAYAH HUKUM POLRES BANTUL [STUDI KASUS DI POLSEK BANGUNTAPAN] – 06</li> <li>PERAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM RANGKA PENYIDIKAN TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN DI DIY [STUDI KAUS DI RSUD DR. SARDJITO] – 05</li> <li>PERANAN POLRI DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES SLEMAN – 06</li> <li>PROSES PENANGANAN TINDAKAN PERTAMA TEMPAT KEJADIAN PERKARA UNTUK PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH POLTABES YK – 06</li> <li>PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PELAKU KEJAHATAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA [STUDI KASUS DI PROP. DIY] – 05</li> <li>PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMUSNAHAN BARANG BUKTI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI DIY [STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA] – 06</li> <li>PENGARUH LINGKUNGAN SOSIAL TERHADAP TIMBULNYA PERKELAHIAN ANTAR PELAJAR DAN UPAYA PENEGAKKAN HUKUMNYA [STUDI KASUS DI WILAYAH POLTABES YK] – 06</li> <li>KEDUDUKAN UANG PENGGANTI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN UANG NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI – 04</li> <li>PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI OLEH JAKSA TERHADAP KEKAYAAN TERSANGKA DALAM PERKARA KORUPSI – 04</li> </ul> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div> </div> </div> </p>

Proposallengkap – Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil me...

Kumpulan Judul Contoh Skripsi Hukum Perdata

<p><div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div style="text-align: justify;"> <b>Kumpulan Judul Contoh Skripsi Hukum Perdata Proposallengkap</b> – Kami menyajikan banyak judul tentang Skripsi Hukum Perdata. Banyaknya pilihan yang ada dalam daftar kami, memungkinkan Anda untuk menemukan judul yang sesuai atau bahkan mendekati dengan tema yang Anda miliki. Dalam contoh Skripsi Hukum Perdata kami di bawah ini, menyajikan berbagai bentuk kasus seperti hukum tentang ketenagakerjaan, hukum hak waris, hukum niaga atau bisnis, perlindungan ham dan lain sebagainya. Anda tidak akan menyandang status plagiat bila menggunakan referensi hanya sebagai gambaran.</div> <div class="custom" style="background-color: #f4cbcb; background: -moz-linear-gradient(center top , #FFFCB5, #F4CBCB) repeat scroll 0 0 transparent; background: -ms-linear-gradient(top, #FFFCB5 0%,#F4CBCB 99%); background: -o-linear-gradient(top, #FFFCB5 0%,#F4CBCB 99%); background: -webkit-gradient(linear, center top, center bottom, from(#FFFCB5), to(#F4CBCB)); border: 1px solid #BBBBBB; color: #333333; margin-left: 0 !important; margin-right: 0 !important; width: 100%;"> <div class="inner-padding"> <div style="text-align: justify;"> <b>SOFT COPY</b><br /> <b>KODE O.7 (PDF)</b></div> <ul style="text-align: justify;"> <li>PELAKSANAAN PERJANJIAN BELI SEWA BARANG ELEKTRONIK PADA P.T. ADIRA QUANTUM MULTI FINANCE DIVISI NON OTOMOTIF SOLO BARU SUKOHARJO,09</li> <li>PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PENGAWASAN ASPEK SYARAIAH DI BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) SAFINA KALTEN, 08</li> <li>IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/21/PBI/2003 TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH I BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SURAKARTA, 08</li> <li>PELAKSANAAN IJIN POLIGAMI BERDASARKAN HUKUM ISLAM, UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG ERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA ), 08</li> <li>STUDI TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA, 08</li> <li>ANALISIS YURIDIS TENTANG PRIVATISASI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN, 07</li> <li>PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN SECARA SWADAYA DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN (Studi Kasus di Desa Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri), 08</li> <li>TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) SURAKARTA, 08</li> <li>PELAKSANAAN PENGAJIAN PEGWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA (TINJUAN YURIDIS PELAKSANAAN PP NO.9 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KESEMBLAN ATAS PP NO.7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN PEGAWAI NEGERI SIPIL), 08</li> <li>PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 36/Pdt.G/2006/PA.Kra), 09</li> <li>PELAKSANAAN FUNGSI KANTOR BEA DAN CUKAI SURAKARTA DALAM PEMBERANTASAN BARANG PALSU DAN HASIL BAJAKAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN, 09</li> <li>PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA DALAM KAITANNYA DENGAN ASPEK NORMA KERJA Di SOLOPOS, 08</li> <li>PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ( Studi Kasus di BPKD Kabupaten Sukoharjo), 08</li> <li>PEMBUKTIAN BENDA IMATERIIL BERUPA LISTRIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK DI PENGADILAN NEGERI MAGELANG, 07</li> <li>PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BENDA SITAAN YANG BERSIFAT TERLARANG ATAU DILARANG UNTUK DIEDARKAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR, 08</li> <li>KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN “SURAT PANGGILAN GHOIB” YANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR, 08</li> <li>TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG SEBAGAI DASAR HUKUM BAGI PERBANKAN DALAM MENGEMBANGKAN PEMBIAYAAN RETAIL BERBASIS RESI GUDANG DI INDONESIA, 08</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING DI INDONESIA, 08</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PERDATA MANAJER INVESTASI KEPADA INVESTOR REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL, 08</li> <li>TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN REMOTE TRADING SYSTEM DI BURSA EFEK JAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL, 08</li> <li>TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA, 08</li> <li>TINJAUAN CARA PENGELOLAAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK (CPOTB) BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN NO.HK.00.05.4.1380 TENTANG PEDOMAN CPOTB SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN KONSUMEN, 08</li> <li>STUDI PERBANDINGAN HUKUM HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM, 08</li> <li>STUDI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 03/MDAG/ PER/2/2006 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN (Studi Kasus Di Kabupaten Ngawi Jawa Timur), 08</li> <li>STUDI KOMPARASI PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN GADAI DAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN KANTOR CABANG GONDANG KABUPATEN SRAGEN, 08</li> <li>STUDI KOMPARASI PELAKSANAAN SIMPANAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI BANK SYARIAH DAN SISTEM BUNGA DI BANK KONVENSIONAL (TINJAUAN DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SOLO DAN DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SOLO), 08</li> <li>PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PASAR ( STUDI KASUS DI DINAS PASAR SUKOHARJO ), 08</li> <li>STUDI KOMPARASI ANTARA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DENGAN PEGADAIAN SYARIAH DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI GADAI (Studi di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Cabang Palur dan Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru), 08</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK ANAK UNTUK MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL, 08</li> <li>PERSAINGAN TARIF PADA MASKAPAI PENERBANGAN INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, 08</li> <li>PERTANGGUNGJAWABAN PT. ASURANSI JASA INDONESIA SEBAGAI PENANGGUNG KAITANNYA TERHADAP PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKTUR DAN KARYAWAN (DIRECTOR AND OFFICER LIABILITY), 07</li> <li>ANALISIS TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN ISTRI PERTAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 08</li> <li>PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (Studi Kasus Sengketa Antara Honda Karisma dan Tossa Krisma), 08</li> <li>TANGGUNG JAWAB PERDATA DOKTER DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN DI RUMAH SAKIT UMUM ISLAM KUSTATI, 08</li> <li>PERBANDINGAN PEMBAGIAN WARISAN UNTUK JANDA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM WARIS ISLAM, 09</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM ASURANSI SYARIAH (STUDI DI PT ASURANSI TAKAFUL KANTOR CABANG PERWAKILAN SURAKARTA), 09</li> <li>TINJAUAN YURIDIS LARANGAN KEPEMILIKAN SAHAM SILANG (SHARE CROSS OWNERSHIP) ANTAR PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, 08</li> <li>PELAKSANAAN PERJANJIAN OPERASI BEDAH CAESAR ANTARA PASIEN DENGAN PIHAK RUMAH SAKIT DI RUMAH SAKIT UMUM ISLAM KUSTATI, 08</li> <li>TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) IBNU KHALDUN KABUPATEN PATI JAWA TENGAH, 09</li> <li>DISPENSASI PENGADILAN AGAMA DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA) 08</li> <li>EKSISTENSI ASURANSI KREDIT SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF BAGI BANK DALAM MENGATASI RISIKO KREDIT MACET (Studi di Perusda BPR Bank Pasar Klaten), 08</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PERDATA MANAJER INVESTASI KEPADA INVESTOR REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL, 08</li> <li>PROBLEMATIKA PENCATATAN KELAHIRAN BAGI WARGA NEGARA KETURUNAN TIONGHOA DAN ARAB DI SURAKARTA *STUDI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL SURAKARTA), 07</li> <li>ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KEPUTUSAN DESA DALAM PROSES PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen), 08</li> <li>DASAR KUKUM OPERASIONAL DAN MANAJEMEN KOPERASI BERBASIS SYARIAH (Studi KOSPIN Syariah Karanganyar), 09</li> <li>EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2003 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA,07</li> <li>EKSISTENSI MINIMARKET WARALABA DALAM PERSAINGAN USAHA DI PASAR RITEL BERDASAR UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI SURAKARTA, 07</li> <li>IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH WAL IJARAH AL-MUNTAHIA BIT-TAMLIK DALAM PRODUK KONGSI PEMILIKAN RUMAH SYARIAH (KPRS) PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SOLO 08</li> <li>KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MODAL BERMASALAH (Studi Kasus pada PT. Sarana Surakarta Ventura), 08</li> <li>KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA GUGAT CERAI DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK BERPINDAH AGAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KLATEN), 08</li> <li>KONTRAK PERDAGANGAN MELALUI INTERNET(ELECTRONIC COMMERCE) DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN, 08</li> <li>PELAKSANAAN LELANG UMUM (TENDER) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BATANG, 08</li> <li>PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI ALAT PEMADAM API RINGAN OLEH KANTOR PEMADAM KEBAKARAN KOTA SURAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN, 08</li> <li>PELAKSANAAN PERWALIAN ANAK OLEH PANTI ASUHAN WIDYA KASIH BOYOLALI BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA 08</li> <li>IMPLEMENTASI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PENANGGUNGAN DI PT. BNI (PERSERO) Tbk CABANG SURAKARTA, 08</li> <li>PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI TKI PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA (Studi Kasus di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Yogyakarta), 08</li> <li>KAJIAN YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA</li> <li>TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PEMASANGAN IKLAN NIAGA DI RADIO PTPN FM SOLO, 07</li> <li>KAJIAN ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN, 09</li> <li>TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. ASURANSI JASA INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG DI LAUT ( Studi Kasus di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Surakarta ), 08</li> <li>TINJAUAN KEKUATAN PEMBUKTIAN DIGITAL SIGNATURE DALAM SENGKETA PERDATA DITINJAU DARI UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, 09</li> <li>PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMUNGUTAN BIAYA PERKARA DITINJAU DARI ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI, 09</li> <li>TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA KEPAILITAN DENGAN ADANYA AKTA ARBITRASE (Studi Putusan Kasus PT. Environmental Network Indonesia dan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinnae melawan PT. Putra Putri Fortuna  Windu dan PPF International Corporation), 09</li> <li>PELAKSANAAN PERJANJIAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT) ANTARA PIHAK RUMAH SAKIT DENGAN PASIEN MELAHIRKAN DI BAGIAN KAMAR BERSALIN RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA, 09</li> <li>KAJIAN YURIDIS PEROLEHAN HAK PEMAKAIAN TEMPAT USAHA MELALUIPERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT HAK PEMAKAIAN TEMPAT USAHA ANTARA PEDAGANG DENGAN BANK DI PASAR PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA, 09</li> <li>KEDUDUKAN WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH MENURUT PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 2 TAHUN 1987 TENTANG WALI HAKIM (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 03/Pdt.P/2009/PA.Skh.), 09</li> <li>HAMBATAN DAN SOLUSI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT DALAM BENTUK BEASISWA (STUDI KASUS DI BADAN AMIL ZAKAT KLATEN), 08</li> <li>PELAKSANAAN IJIN POLIGAMI BERDASARKAN HUKUM ISLAM, UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA ), 08</li> <li>PENERAPAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO.585/MEN.KES/PER/IX/1989 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK (INFORMED CONSENT) PADA PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA, 08</li> <li>TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG SEBAGAI DASAR HUKUM BAGI PERBANKAN DALAM MENGEMBANGKAN PEMBIAYAAN RETAIL BERBASIS RESI GUDANG DI INDONESIA, 08</li> <li>PELAKSANAAN PENGAWASAN MAKANAN YANG BEREDAR PADA KONSUMEN OLEH DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA (STUDI PELAKSANAAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN), 08</li> <li>PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI TKI PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA (Studi Kasus di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Yogyakarta), 08</li> <li>TINJAUAN TENTANG DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BERUPA DILEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA KORUPSI BLBI PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) ANTARA BANK BALI DAN BDNI, 08</li> <li>TANGGUNG JAWAB HUKUM PEDAGANG PERANTARA SEPEDA MOTOR TERHADAP PIHAK PEMBELI DAN PENJUAL ( Studi pada Gabungan Pedagang Perantara Sepeda Motor Penumping Surakarta ) 08</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK KARTU KREDIT DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE, 08</li> <li>PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KADALUWARSA DI ASSALAAM HIPERMARKET SOLO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 08</li> <li>PELAKSANAAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA DALAM PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA, 08</li> <li>PERUBAHAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENETAPAN AHLI WARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA ( STUDI TENTANG PENETAPAN AHLI WARIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 22/PDT.P/2007/PA.SKA DAN NOMOR: 11/PPPHP/2004/PA.SKA), 08</li> <li>ANALISIS KREDIT SINDIKASI DITINJAU DARI HUKUM KONTRAK ( Studi Kasus di PT. BNI (Persero) Tbk ) 08</li> <li>ASPEK HUKUM HUBUNGAN ANTARA DOKTER DENGAN RUMAH SAKIT DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK DI RUMAH SAKIT DR. MOEWARDI SURAKARTA, 08</li> <li>REALISASI TANGGUNG JAWAB PERDATA PENGANGKUT UDARA TERHADAP PENUMPANG PENERBANGAN DOMESTIK PADA PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) 08</li> <li>STUDI TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMJATUHKAN PENETAPAN PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA, 09</li> <li>TANGGUNG JAWAB HUKUM PEDAGANG PERANTARA SEPEDA MOTOR TERHADAP PIHAK PEMBELI DAN PENJUAL ( Studi pada Gabungan Pedagang Perantara Sepeda Motor Penumping Surakarta ), 08</li> <li>STUDI PERBANDINGAN HUKUM HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM, 08</li> <li>KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN “SURAT PANGGILAN GHOIB” YANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR, 08</li> <li>PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PAJAK REKLAME (Studi Kasus Di Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen), 08</li> <li>TANGGUNG JAWAB PERDATA PENULIS SURAT PEMBACA DALAM HAL MENIMBULKAN KERUGIAN PIHAK LAIN (Studi Kasus Perkara Nomor : 178/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT), 09</li> <li>IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH BERSUBSIDI SECARA SYARIAH DI BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG SYARIAH SURAKARTA, 09</li> <li>PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PORNOGRAFI DI INTERNET (CYBERPORN) SEBAGAI KEJAHATAN MAYANTARA, 09</li> <li>PENGGUNAAN LAYANAN PHONE BANKING BAGI NASABAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN, 06</li> <li>IMPLIKASI SISTEM PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TERHADAP KUALITAS DEMOKRASI DI INDONESIA, 09</li> <li>KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA JAMINAN DI PT BANK RAKYAT INDONESIA UNIT NGEMPLAK SURAKARTA, 09</li> <li>TINJAUAN TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO</li> <li>STUDI TENTANG PERLAWANAN PEMBATALAN LELANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN PADA PENGADILAN NEGERI SURAKARTA</li> <li>KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MODAL BERMASALAH</li> <li>PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURAKARTA DALAM PEMBINAAN USAHA WARALABA SEBAGAI BENTUK POLA KEMITRAAN USAHA KECIL DI KOTA SURAKARTA, 07</li> <li>PELAKSANAAN PEMBAYARAN ROYALTI ATAS SERTIFIKAT LISENSI PENGUMUMAN KARYA CIPTA LAGU ATAU MUSIK DI HOTEL AGAS SURAKARTA,06</li> <li>TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA (METRO TV) DENGAN FREMANTLE MEDIA DALAM PROSES PRODUKSI DAN SIARAN PROGRAM “TOUCH THE CAR”(DOUBLE CHALLENGE)</li> <li>PROSES VERIFIKASI GSP (GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCE) SURAT KETERANGAN ASAL FORM A PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURAKARTA</li> <li>ANALISIS MENGENAI BEDAH PLASTIK BERDASARKAN ASPEK HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS BEDAH PLASTIK “Ny.P” OLEH “dr. W” DI RUMAH SAKIT UMUM BANDUNG),06</li> <li>STUDI TENTANG PROSEDUR PENERBITAN AKTA CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA,07</li> <li>STUDI KOMPARASI TENTANG KETENTUAN PEMBAGIAN WARISAN UNTUK ANAK LUAR KAWIN DIAKUI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN INSTRUKSI PRESIDEN NO1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM,06</li> <li>KAJIAN YURIDIS EFEKTIVITAS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN MENGENAI PERLINDUNGAN PENGUPAHAN BAGI PEKERJA PEREMPUAN KAWIN</li> <li>ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PRINSIP KESEIMBANGAN TERHADAP ASURANSI KERUGIAN PADA ASURANSI TAKAFUL DI KOTA MEDAN.p, 07</li> <li>ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN LISTRIK, 09</li> <li>ASPEK HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UU NO.40 TAHUN 2007, 08</li> <li>ASPEK HUKUM PERJANJIAN KREDIT USAHA KECIL BANK DENGAN JAMINAN FIDUSIA, 08</li> <li>ASPEK HUKUM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEMELIHARAAN TANAMAN KELAPA SAWIT ANTARA UD RAP MARULI DENGAN PTPN IV UNIT KEBUN GUNUNG BAYU, 08</li> <li>ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI MELALUI MULTILEVEL MARKETING, 07</li> <li>ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA KARTU ATM (STUDI KASUS DI BANK BNI 1946 CAB PEKANBARU), 01</li> <li>ASPEK HUKUM SECONDARY MORTAGE FACILITY (SMF) DALAM RANGKA SEKURITAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH PERBANKAN, 08</li> <li>ASURANSI KECELAKAAN DIRI TERHADAP WISATAWAN DI DAERAH OBJEK WISATA, 07</li> <li>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) YANG DILAKUKAN BANK SUMUT KEPADA MASYARAKAT SEKITARNYA, 08</li> <li>DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DIKAITKAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN KOMISARIS DALAM UU NO 40 TAHUN 2007, 09</li> <li>EKSISTENSI DARI KEBERADAAN UU DESAIN INDUSTRI NO.31 TAHUN 2000 SEBAGAI PROTEKSI DI SEKTOR PERDAGANGAN, 09</li> <li>FUNGSI LEMBAGA JAMINAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI JAMINAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT, 08</li> <li>FUNGSI LEMBAGA PENYANDERAAN DALAM SISTEM PENAGIHAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MENUNGGAK PAJAK, 07</li> <li>GANTI RUGI PENGIRIMAN WESEL POS PADA PT POS INDONESIA (PERSERO), 07</li> <li>HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENJAMIN DENGAN PIHAK PEMBERI KREDIT KEPADA UKM DI KOTA MEDAN, 08</li> <li>HUKUM WARIS ADAT (STUDI KASUS DI KAB NIAS), 08</li> <li>IMPLEMENTASI KEWENANGAN MK DALAM MENGUJI UU TERHADAP UUD 1945, 08</li> <li>KEABSAHAN DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL DENGAN DIGITAL SIGNATURE MELALUI ELECTRONIC COMMERCE, 08</li> <li>KEBERADAAN SKB 5 MENTERI DIBANDINGKAN DENGAN UU KETENAGAKERJAAN NO 13 TAHUN 2003 DAN UU HAM NO 39 TAHUN 1999, 08</li> <li>KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL BERDASARKAN UU NO 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL, 08</li> <li>MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BANK DAN NASABAH, 07</li> <li>MEKANISME PEMBERIAN KREDIT BAGI USAHA PERORANGAN DALAM PRAKTEKNYA DI BPR BANK PASAR KOTAMADYA MEDAN, 07</li> <li>PASAR MODAL SEBAGAI SARANA PENDANAAN BAGI PERUSAHAAN DAN ALTERNATIF SARANA INVESTIGASI BAGI MASYARAKAT (INVESTOR)</li> <li>PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI PT SUZUKI FINANCE INDONESIA CAB LHOKSEUMAWE, 08</li> <li>PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMAKAI JASA BIRO PERJALANAN PADA PT WINAYA TRAVEL SETELAH BERLAKUNYA UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 08</li> <li>PELAKSANAAN SUNSET POLICY PAJAK TAHUN 2008, 09</li> <li>PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI PNS KEPADA PARA AHLI WARIS KORBAN BENCANA ALAM TSUNAMI DI NAD, 07</li> <li>PENEGAKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM BIDANG MEREK MENURUT KONSEPSI UU MEREK, 08</li> <li>PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BUMN DI PTPN IV MEDAN, 08</li> <li>PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK DI INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN THE BASEL CORE PRINSIPLES FOR EFFECTIVE BANKING SUPERVISION, 08</li> <li>PENYALAHGUNAAN HAK ATAS BENDA JAMINAN YANG DIKAITKAN DENGAN GADAI, 08</li> <li>PENYALURAN DANA UKM MELALUI PEMBERIAN KREDIT PADA PT BANK MANDIRI CABANG SOLOK SUMBAR, 08</li> <li>PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PENJAMIN (PERSONAL GUARANTEE) DI DALAM PERMOHONAN PERKARA PAILIT, 07</li> <li>PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI DALAM PROSES PENGANGKUTAN BARANG DI LAUT, 08</li> <li>PERANAN PENANAMAN MODAL DALAM PEMBANGUNAN DAERAH KAB SIMEULUE, 08</li> <li>PERBANDINGAN PENGALIHAN HAK CIPTA KEPADA AHLI WARIS SECARA PEWARISAN MENURUT KUHPERDATA DAN MENURUT UU HAK CIPTA, 07</li> <li>PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT TELKOM DENGAN PENYELENGGARA WARUNG TELKOM DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN PERMENKOMINFO NO 8 TAHUN 2006, 08</li> <li>PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN DALAM PRAKTEK STANDARD CHARTERED BANK DI MEDAN, 04</li> <li>PERJANJIAN TUKAR-MENUKAR (BARTER) TANAH HAK MILIK, 08</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LISTRIK PADA PT PLN WILAYAH SUMUT CAB MEDAN, 08</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DITINJAU DARI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 08</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK DAGANG TERKENAL ASING DARI PELANGGARAN MEREK DI INDONESIA, 08</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PERKEBUNAN, 08</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP VARIETAS TANAMAN, 08</li> <li>PERTANGGUNGJAWABAN PENGAWAS TERHADAP PENGELOLAAN SUATU YAYASAN MENURUT UU NO 16 TAHUN 2001, 08</li> <li>RESIKO HUKUM YANG TERJADI DI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN, 08</li> <li>SUATU KAJIAN TENTANG SIFAT-SIFAT DAN KARAKTERISTIK PERJANJIAN FRANCHISE, 03</li> <li>TANGGUNG GUGAT PT PLN (PERSERO) TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN YANG DITIMBULKAN AKIBAT PEMADAMAN ALIRAN LISTRIK, 08</li> <li>TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DALAM PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM BERDASARKAN UU NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS, 08</li> <li>TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM HAL TERHADI KEGAGALAN BANGUNAN DI DALAM KONTRAK KONSTRUKSI, 08</li> <li>TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DALAM PENYAMPAIAN PROSPEKTUS DI PASAR MODAL, 08</li> <li>TINJAUAN HUKUM ATAS PERJANJIAN KREDIT SERBAGUNA MIKRO MANDIRI, 08</li> <li>TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK ATAS WANPRESTASI YANG TERJADI DALAM JUAL BELI SOFTWARE SECARA ELEKTRONIK, 07</li> <li>TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI GAS BUMI ANTARA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK WILAYAH III SUMBAGUT DENGAN KONSUMEN, 07</li> <li>TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PEMILIKAN RUMAH ANTARA CONOCOPHILIPS INDONESIA INC LTD DAN KARYAWANNYA, 07</li> <li>TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH DALAM KAITANNYA DENGAN PENERAPAN UU NO 8 TH 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 08</li> <li>TINJAUAN TERHADAP MANFAAT ASURANSI JIWA SEBAGAI JAMINAN TERHADAP PELUNASAN HUTANG KPR PADA BANK (PT BANK CENTURY, TBK), 08</li> <li>TINJAUAN YURIDIS BUSINESS JUDGEMENT RULE PADA DEWAN KOMISARIS MENURUT UU NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS, 09</li> <li>TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI BENDA SEBAGAI OBJEK PERJANJIAN FIDUSIA MENURUT UU.42 TAHUN 1999, 08</li> <li>TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN HAKIM AD HOC DI PENGADILAN NIAGA, 07</li> <li>TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELAKSANAAN EKSPOR IMPOR YANG MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT, 08</li> <li>TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERANAN LEMBAGA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PASAR MODAL DI INDONESIA, 07</li> <li>TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PROSEDUR KEPABEAN DALAM KEGIATAN EKSPOR IMPOR BARANG DI PELABUHAN BERDASARKAN UU NO 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEAN, 08</li> <li>TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN FRANCHISE BERDASARKAN UU TENTANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL, 08</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN BENDA TIDAK BERGERAK SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT, 08</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KLIRING SEBAGAI PENGATUR ARUS PEMBAYARAN UANG GIRAL PADA PT BRI CAB KISARAN, 07</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM KONTRAK BAGI HASIL DALAM INDUSTRI PERMINYAKAN, 08</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK (ADOPTIE) WNI OELH WNA, 08</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN INSTRUMEN GUGATAN CLASS ACTION DALAM PROSES GANTI RUGI KASUS-KASUS KORUPSI DI INDONESIA, 07</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN TANPA AKTA NIKAH MENURUT UU NO.1 TAHUN 1974 DAN KAITANNYA DENGAN HUKUM ISLAM, 08</li> <li>TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP PERUSAHAAN PEMASANG IKLAN BERKAITAN DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN KONSUMEN, 08</li> <li>UPAYA BANK DALAM MENCEGAH DAN MENYELESAIKAN TERJADINYA KREDIT MACET, 07</li> <li>UPAYA BANK DALAM MENJAGA KEAMANAN RAHASIA BANK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN, 08</li> <li>UPAYA BANK MENJAGA KEAMANAN RAHASIA BANK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH, 07</li> <li>PERKAWINAN ANTAR AGAMA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM</li> <li>PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP TRADITIONAL KNOWLEDGE GUNA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA, 07</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK ATAS PENERBITAN LATTER OF CREDIT (L/C) FIKTIF</li> <li>KAJIAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN USAHA WARALABA DALAM RANGKA PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL (SUATU TINJAUAN KRITIS TERHADAP SINKRONISASI PRODUK PERUNDANGAN ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG USAHA KECIL, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1997 TENTANG WARALABA DAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 250/MPP/Kep/7/1997 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN USAHA WARALABA)</li> <li>IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA MENGENAI PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP LAGU DAN MUSIK OLEH PENGGUNA KOMERSIAL DI HOTEL SURAKARTA</li> <li>PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS NON LITIGASI DI KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA CABANG SURAKARTA”</li> <li>IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA</li> <li>TANGGUNG JAWAB HUKUM PEDAGANG PERANTARA SEPEDA MOTOR TERHADAP PIHAK PEMBELI DAN PENJUAL ( Studi pada Gabungan Pedagang Perantara Sepeda Motor Penumping Surakarta ), 08</li> <li>IMPLEMENTASI AGREEMENT ON TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES (PERSETUJUAN TENTANG KEBIJAKAN INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN PERDAGANGAN) OLEH PEMERINTAH INDONESIA</li> <li>IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TUNAI DI KOTA SURAKARTA</li> <li>TINJAUAN TENTANG IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1241/MENKES/SK/XI/2004 TENTANG PENUGASAN PT ASKES (PERSERO) DALAM PENGELOLAAN PROGRAM PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN (STUDI DI PT ASKES (PERSERO) KANTOR CABANG SURAKARTA)</li> <li>KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB FRANCHISEE DALAM PERJANJIAN WARALABA DI OUTLET KEBAB TURKI BABA RAFI CABANG SURAKARTA</li> <li>EFEKTIFITAS PERDA NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA</li> <li>IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA MENGENAI PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP LAGU DAN MUSIK OLEH PENGGUNA KOMERSIAL DI HOTEL SURAKARTA</li> <li>PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN BIROKRASI DALAM KEBIJAKAN INVESTASI DAERAH di KABUPATEN SRAGEN</li> <li>PENGARUH PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KEWENANGAN BANK INDONESIA DI BIDANG PENGAWASAN PERBANKAN,08</li> <li>TINDAKAN PLAGIARISME DALAM TAYANGAN TELEVISI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA,09</li> <li>GUGATAN GANTI RUGI ATAS KORBAN PENGGUSURAN OLEH PEMERINTAH ATAS DASAR PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH),09</li> <li>HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DAN PERMASALAHAN DALAM POLIS ASURANSI JIWA BERINVESTASI “KADO”, 08</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA NOMOR 19/KPPU-L/2007 TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 BERKAITAN DENGAN PERSOKONGKOLAN UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI KEGIATAN USAHA PESAINGNYA YANG DILAKUKAN OLEH EMI SOUTH EAST ASIA, 09</li> <li>ANALISIS YUTIDIS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN : STUDI PERJANJIAN KREDIT PT.BANK X,08</li> <li>IMPLEMENTASI DAFTAR NEGATIF INVESTASI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK: STUDI PADA PT. INDOSAT TBK – QTEL, 09</li> <li>PEMBATALAN PERJANJIAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM, 08</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM TRANSAKSI DERIVATIF,09</li> <li>ANALSIS PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA PT. BANK Y,09</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN OBAT-OBATAN ATAS INFORMASI OBAT YANG BEREDAR LUAS DI PASARAN DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN: STUDI KASUS TIGA MEREK OBAT PENGHILANG GEJALA FLU, 08</li> <li>ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DI INDONESIA STUDI KASUS PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO),09</li> <li>ANALISIS TERHADAP WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PENJAMIN EMISI EFEK DALAM PROSES PENAWARAN UMU (INITIAL PUBLIC OFFIRING/IPO) (STUDI KASUS PROSES PENAWARAN UMUM PERDANA PADA PT. WAHANAARTHA HARSAKA Tbk.),09</li> <li>PERBEDAAN PROSES PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BPSK SEBELUM DAN SESUDAH PERMA NO.1 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERAHADAP PUTUSAN BPSK, 09</li> <li>PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERDASARKAN ASAS OPORTUNITAS OLEH JAKSA AGUNG, 08</li> <li>DUGAAN TERJADINYA PENYALAHGUNAAN OLIGOPOLI PADA PENYELENGGARAAN KEDELAI IMPOR, 08</li> <li>PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 258/Pdt.G/2008/PA.JT DAN NOMOR 02/Pdt.P/2007/PA.JT,09</li> <li>DUGAAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM JASA PELAYANAN TAKSI DI BATAM, 09</li> <li>PERIZINAN PENANAMAN MODAL: STUDI DI PRVINSI DKI JAKARTA, 09</li> <li>PENYALAHGUNAAN SHORT SELLING DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN EFEK, ANALISIS KASUS : THE BLACKSTONE GROUP DAN ADS CORP. MELAWAN PAUL BERLINER, 09</li> <li>AKUISISI PT.INDOFOOD SUKSES MAKMUR TERHADAP PT.INDOMARCO ADI PRIMA SEBAGAI DISTRIBUTOR MAKANAN OLAHAN DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA, 09</li> <li>PENETAPAN PKPU YANG MENGAKIBATKAN PERMOHONAN KASAI OLEH KREDITOR LAIN ATAS PT. ARGO PANTES Tbk., 08</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMANFAAT JASA PENGOBATAN TRADISIONAL (STUDI KASUS : KELALAIAN PELAKU USAHA PEMBESARAN ALAT VITAL PRIA DI MENTENG), 09</li> <li>ANALISIS PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER) OLEH PERUSAHAAN EFEK DI INDONESIA DALAM STUDI KASUS TRANSAKSI SAHAM PT. SUGI SUMAPERSADA Tbk DAN PT ARONA BINASEJATI Tbk,09</li> <li>PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK TERHADAP PEMBERIAN KREDIT DENGAN AGUNAN BERUPAN TANAH (STUDI KASUS BANK X), 09</li> <li>PERANAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG,09</li> <li>PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) YANG DILAKUKAN OLEH WARGA MASYARAKAT DI INDONESIA, 09</li> <li>ANALISIS YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN WARALABA MENURUT PP NO. 42 TAHUN 2007 MENGENAI WARALABA (STUDI PADA PT.X DAN PT.CAHAYA HATINDO), 09</li> <li>PENARIKAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU OLEH YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA, 09</li> <li>ANALISIS ASPEK LEGALITAS TRANSAKSI EFEK SHORT-SELLING PADA MASA KRISIS KEUANGAN (STUDI KASUS: PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN BURSA EFEK INDONESIA TANGGAL 8-10 OKTOBER 2008 DISEBABKAN PENURUNAN HARGA SECARA TAJAM TERKAIT INDIKASI SHORT-SELLING),09</li> <li>PEREDARAN PRODUK PERMEN IMPOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS: PEREDARAN PRODUK PERMEN WHITE RABBIT),09</li> <li>TUGAS BANK INDONESIA UNTUK MENGATUR DAN MENGAWASI PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR),09</li> <li>MERGER BANK CIMB NIAGA DENGAN BANK LIPPO SEBAGAI DAMPAK PENERAPAN SINGLE PRESENCE POLICY DI INDONESIA, 08</li> <li>DUGAAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN – PERUSAHAAN FARMASI DI INDONESIA DALAM PENETAPAN HARGA OBAT GENETIK,08</li> <li>PENERAPAN UITVOERBAAR BIJ VOORRAD DALAM PUTUSAN HAKIN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA (STUDI KASUS: PUTUSAN PERKARA PERDATA REGISTER NOMOR:89/PDT.G/2005/PN.TNG.), 09</li> <li>PELAKSANAAN KEBIJAKAN LAYANAN SYARIAH (OFFICE CHANNERLING) PADA BTN UNIT USAHA SYARIAH (UUS), 09</li> <li>PENCATATAN SAHAM LEWAT BELAKANG (BACKDOOR LISTING) DENGAN CARA MELAKUKAN AKUISISI (STUDI KASUS: AKUISISI) PT FATRAPOLINDONUSA INDUSTRI TBK. OLEH TITAN INTERNATIONAL CORP.SDN.BHD), 08</li> <li>HUKUM YANG HIDUP (LIVING LAW) DALAM MASYARAKAT LEMBAGA PENYIARAN TELEVISI SWASTA DALAM KAITAN DENGAN PENGGUNAAN FREKUENSI TELEVISI, 09</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LISTRIK ATAS PEMADAMAN LISTRIK OLEH PT. PLN (PERSERO) DITINJAU DARU PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 08</li> <li>ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA JASA INTERNET PT. FIRST MEDIA, TBK, 08</li> <li>METODE REASURANSI QUOTA SHARE TREATY DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN, 09</li> <li>PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG TELEKOMUNIKASI: Studi Tentang Investasi Qatar Telecom (Qtel) di Indonesia, 09</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB NAHKODA DALAM PENGANGKUTAN BARANG,08</li> <li>EKSEPSI TERHADAP GUGATAN YANG BERSIFAT PREMATUR DALAM HUKUM ACARA PERDATA (STUDI KASUS: GUGATAN CITIZEN LAWSUIT GERAKAN RAKYAT PENYELMAT BLOK CEPU), 09</li> <li>ANALISIS KEMUNGKINAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) DALAM PERJANJIAN KERJASAMA INTERKONEKSI ANTARA PT TELEKOMUNIKASI SELULER DAN PT. NATRINDO TELEPON SELULER, 08</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU SEBAGAI SATU PERJANJIAN DILIHAT DARI SISI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UUPK (Studi Kasus: Pembataan Klausula Baku pada Tiket Maskapai Lion Air oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), 09</li> <li>STATUS PERSONAL SPV DALAM KASUS PENERBITAN SURAT UTANG PIUTANG PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk. (PUTUSAN PENGADILAN BENGKALIS NOMOR 05/0DT.G/2003/PN.BKS),08</li> <li>KETERBUKAAN INFORMASI PELAKSANAAN PENAWARAN UMUM OLEH CALON EMITEN DI TENGAH MASALAH PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA ANAK PERUSAHAAN : STUDI KASUS PENAWARAN UMUM P.T. BAYAN RESOURCES, Tbk., 09</li> <li>GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENJUALAN TANKER VLCC PERTAMINA, 09</li> <li>KAJIAN TERHADAP POSISI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 62 TAHUN 1958, 08</li> <li>ASPEK HUKUM PERJANJIAN PENAMBAHAN FASILITAS KREDIT (rEFINANCING) SEBAGAI ADDENDUM PERJANJUAN KREDIT MODAL KERJA, 09</li> <li>PENITIPAN KOLEKTIF PADA PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN SISTEM PERDAGANGAN EFEK TANPA WARKAT (SCRIPLESS TRADING), 08</li> <li>TANGGUNG JAWAB PERDATA BIDAN DALAM PERTOLONGAN PERSALINAN DI RUMAH SAKIT (STUDI KASUS MESDIWANDA SITEPU MELAWAN BIDAN HERAWATI, RUMAH SAKIT PASAR REBO, DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA), 09</li> <li>KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI IBU PENGGANTI (SURROGATE MOTHER) DITINJAU DARI HUKUM KEKELUARGAAN ISLAM,09</li> <li>PENGGUNAAN PASAL INKONSTITUSIONAL DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1411/PID.B/2006/JKT.PST), 09</li> <li>ANALISA YURIDIS TERHADAP PEMBONCENGAN KETENARAN MEREK ASING TERKENAL UNTUK BARANG YANG TIDAK SEJENIS (KASUS MEREK INTEL CORPORATION LAWAN INTEL JEANS), 09</li> <li>UNIFIKASI KEBIASAAN (CUSTOM) INTERNASIONAL MENGENAI DOCUMENTARY CREDIT DI DALAM UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTERY CREDIT 600 TAHUN 2007, 09</li> <li>RESTRUKTURISASI UTANG DENGAN POLA KONVERSI UTANG MENJADI SAHAM (DEBT EQUITY SWAP) STUDI KASUS PKPU PT ARGO PANTES Tbk. DAN PT SEKAR LAUT TBK,09</li> <li>KEWAJIBAN DIVESTASI PADA PENANAMAN ASING DIBIDANG PERTAMBANGAN UMUM (Studi Kasus Perjanjian Kontrak Karya Antara PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia), 08</li> <li>TINJAUAN TERHADAP HARTA BERSAMA (SYIRKAH) SUAMI ISTERI DALAM HAL PERMOHONAN SITA MARITAL (MARITALE BESLAAG) BERDASARKAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PERKARA NO. 549/Pdt.G/2007/IPA. JP), 09</li> <li>WANPRESTASI DALAM PERJAJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN BANGUNAN/JASA (STUDI KASUS PERJANJIAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN DI MERAUKE),09</li> <li>SYARAT-SYARAT PEMBERIAN KUASA DITINJAU DARI SEGI HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA (STUDI KASUS NO. 316/PDT.G/PN.JKT. PST ANTARA PT. MANGGALA DWI LESTARI DENGAN PT. ASURANSI PRIMA PERKASA INTERNASIONAL), 09</li> <li>PEMERINGKATAN EFEK TERHADAP REKSADANA PENDAPATAN TETAP, 08</li> <li>AKUISISI BANK LOKAL OLEH BADAN HUKUM ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN (STUDI KASUS: AKUSISI BANK EKONOMI OLEH HSBC), 08</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DI DAERAH KEGIATAN PENYIMPANAN MINYAK BUMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL,09</li> <li>PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA KETENAGAAN LISTRIK : STUDI KASUS PENERAPAN TARIF DASAR LISTRIK (TDL) OLEH PT. PLN (PERSERO), 09</li> <li>PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERKAIT DENGAN PENERBITAN PROSPEKTUR PT. ADARO ENERGY TBK, 09</li> <li>ASPEK HUKUM PERIKATAN DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (STUDI KASUS: KOSPON JASA), 09</li> <li>KESALAHAN PENERAPAN HUKUM TERHADAP KASUS JAGUNG DI KEDIRI (STUDI TERHADAP PENERAPAN UU NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN UU NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN DALAM PUTUSAN PN KEDIRI NOMOR 515/PID.B/2005/PN.KDI), 09</li> <li>TINJAUAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL ATAS PUTUSAN PERKARA KEPAILITAN BADAN HUKUM ASING OLEH PENGADILAN NIAGA INDONESIA (STUDI KASUS: PUTUSAN MARI NO 033K/N/2006 jo. PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO.16/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT PST DAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 03/PAILIT PN.NIAGA.JKT.PST.),08</li> <li>ANALISIS PERJANJIAN KERJA JANGKA WAKTU TERTENTU TERHADAP KARYAWAN PADA PT GAPURA ANGKASA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN, 09</li> <li>TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGATURAN LEMBAGA PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DAN HAK MEWARIS ANAK ANGKAT, 08</li> <li>MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN OLEH EMITEN YANG BERGERAK SEBAGAI PERUSAHAAN EFEK (ANALISIS KASUS PT. UNITED CAPITAL INDONESIA, Tbk), 09</li> <li>TINJAUAN PERSAINGAN USAHA PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA INDUSTRI HILIR (STUDI KASUS PENUNJUKKAN LANGSUNG DAN LELANG PENYEDIAAN BBM BERSUBSIDI), 08</li> <li>DUGAAN PRAKTEK KARTEL YANG DILAKUKAN OLEH PENYEDIA JASA TELEPON SELULER DALAM PENETAPAN TARIF SMS (sHORT MESSAGE SERVICE) DITINJAU DARI HUKUM PERSAIAN USAHA,08</li> <li>TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN BERLANGGANAN LAYANAN SIRKIT SEWA (STUDI KASUS PERJANJIAN LEASED LINE ACCES SERVICE),09</li> <li>ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MENJATUHKAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA TERHADAP PELAKU USAHA YANG TERBUKTI MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN TENDER, 09</li> <li>TINJAUAN YUTIDIS JOINT VENTURE AGREEMENT MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL, 09</li> <li>ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEBIJAKAN SYSTEM PAYMENT POINT ONLINE BANK OLEH PT.PLN (PERSERO) DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09</li> <li>UNIT USAHA STRATEGIS – STRATEGIC BUSINESS UNIT (“SBU”) SEBAGAI ALRTERNATIF SUMBER PENDANAAN DI PERGURUAN TINGGI BHMN, 09</li> <li>TINJAUAN YURIDIS MENGENAI IMPLIKASI UUPT No. 40/2007 TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PERSEROAN TERBATAS DALAM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN, 09</li> <li>PARTICIPATING INTEREST DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DITINJAU DARI OTONOMI DAERAH (KEIKUTSERTAAN BUMD DALAM PARTICIPATING INTERST BLOK CEPU), 09</li> <li>HAK ASUH ANAK YANG DIBERIKAN KEPADA AYAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 345/Pdt.G/2007/PA.Bks, NOMOR 878/Pdt.G/2005/PAJS DAN NOMOR 904 DAN NOMOR 904/Pdt.G/2007/PAJS),09</li> <li>INFORMED CONSENT DOKTER SPESIALIS NEFROLOGI DENGAN PASIEN GAGAL GINJAL (Studi Kasus Instalasi Hemodialisis R.S. Pantai Indah Kapuk), 09</li> <li>TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA: STUDI KASUS PENGAMBILALIHAN SAHAM PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk. OLEH MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK), 08</li> <li>ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PENGGUNA JASA TRANSPORTASI KERETA API DI WILAYAH JABODETABEK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09</li> <li>ANALISA HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG LEWAT LAUT (STUDI KASUS PERJANJIAN BONGKAR MUAT), 09</li> <li>KARTU KREDIT SEBAGAI BAGIAN DARI KREDIT TANPA AGUNAN (DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERJANJIA), 09</li> <li>ANALISIS PERBANDINGAN PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN DI INDONESIA DAN NEW ZEALAND, 09</li> <li>ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN KOMISARIS PT SARIJAYA PERMANA SEKURITAS ATAS DUGAAN PENGGELAPAN REKENING EFEK NASABAH,09</li> <li>PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI TERHADAP SEBUAH OBYEK BARANG YANG DIIKAT OLEH EQUIPMENT LEASE AGREEMENT (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2831 K/PDT/1996), 09</li> <li>KEWENANGAN CATATAN SIPIL MENCATATKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG MENDAPAT PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MENURUT PASAL 35 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, 09</li> <li>KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGEKETA PERBANKAN SYARIAH YANG MENGGUNAKAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN, 09</li> <li>ASPEK HUKUM PERJANJIAN PADA PELAKSANAAN KEGIATAN SEWA GUNA USAHA DAN PEMBIAYA KONSUMEN (PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSEMEN PT.HD FINANCE), 09</li> <li>ANALISIS PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR P.T.ASTRA SEDAYA FINANCE, 09</li> <li>PERMOHONAN WALI ADHOL MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KOTA TEGAL NOMOR 08/Pdt.P/2008/PA.TG, NOMOR 10/Pdt.P/2007/PA.TG DAN NOMOR 11/Pdt.P/2007/PA.TG), 09</li> <li>PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP BANK PENERBIT KARTU KREDIT (STUDI KASUS: IMPLEMENTASI PADA PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk), 09</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI PADA LABEL PUPUK DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS INFORMASI PADA LABEL PUPUK DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09</li> <li>ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN APOTEKER DI KLINIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN, 09</li> <li>ASAS HAKIM PASIF DALAM PRAKTEK PERADILAN PERDATA, 09</li> <li>PEMBUKTIAN DALAM ACARA PEMERIKSAAN BIASA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Tinjauan Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 104/G/2008/PTUN.JKT), 09</li> <li>BENTURAN KEPENTINGAN DALAM KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT ANALISA PUTUSAN SIDANG PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT TODUNG MULYA LUBIS, 09</li> <li>PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 09</li> <li>PENGATURAN PERKAWINAN DAN PENCERAIAN BAGI ANGGOTA POLRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 09</li> <li>HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT PERCERIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN AUSTRALIA FAMILY LAW ACT 1975 (SUATU PERBANDINGAN), 09</li> <li>LARANGAN PEMEGANG SAHAM PURA-PURA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA, 09</li> <li>ANALISIS HUKUM AKUISISI PERUBAHAN TERBUKA DAN PERUSAHAAN TERTUTUP (STUDI KASUS PT.BUMI RESOURCES TBK TERHADAP PT. DARMA HENWA TBK, PT. FAJAR BUMI SAKTI DAN PT PENDOPO ENERGI BATUBARA), 09</li> <li>ANALISIS PERJANJIAN OPERASI BERSAMA (JOINT OPERATING AGREEMENT) DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (STUDI KASUS PERJANJIAN OPERASI BERSAMA ANTARA X DAN Y), 09</li> <li>DAMPAK KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BAGI INVESTASI USAHA DI BIDANG PERIKANAN (TINJAUAN TERHADAP PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR : PER.05/MEN/2008), 09</li> <li>ANALISIS KLAUSULA CESSIE SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN PENYERAHAN HASIL JALAN TOL, 09</li> <li>PENGECUALIAN JANGKA WAKTU SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) TERKAIT PEMBERIAN FASILITAS KREDIT PEMILIK RUMAH SEDERHANA PADA BANK TABUNGAN NEGARA, 09</li> <li>ANALISIS  PERJANJIAN DISTRIBUTOR ANTARA PT.X DENGAN PT.Y DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERJANJIAN INDONESIA, 09</li> <li>BENTURAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PIUTANG BANK BUMN (ANALSIS PENYELESAIAN PIUTANG BANK MANDIRI), 09</li> <li>SAAT LAHIRNYA PERIKATAN PADA JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) MENURUT HUKUM PERDATA BARAT DAN HUKUM ISLAM (studi kasus pada situs www.yesasia.com), 09</li> <li>IMPLEMENTASI KETENTUAN PERSAINGAN CURANG MENURUT KONVENSI PARIS DALAM UNDANG-UNDANG NO.15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK, 09</li> <li>DISTRIBUSI PASOKAN FILM PADA PENYELENGGARAAN USAHA PERBIOSKOPAN DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA, 09</li> <li>ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK AKIBAT MEREK TIDAK DIPRERGUNAKAN DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN, 09</li> <li>KONTRAK VERSUS UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS: ANALISIS PENGECUALIAN HAK MEMESAN SAHAM TERLEBIH DAHULU DALAM EKSEKUSI GADAI SAHAM, 09</li> <li>PELAPORAN PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN PADA CATATAN SIPIL DKI JAKARTA SERTA KEABSAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI (ANALISIS TANDA BUKTI LAPORAN PERKAWINAN CAMPURAN INTERNASIONAL NOMOR 132/KHS/AI/2009/2009), 09</li> <li>ASPEK HUKUM PERJANJIAN DALAM SURAT PENAWARAN PEMBERIAN KREDIT DAN PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DI PT. BANK X (PERSERO), TBK, 09</li> <li>ANALISIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA SAFE MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk. DITINJAU DAN UNDANG-UNDNAG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09</li> <li>PROSEDUR PERCERAIAN DAN AKIBATNYA YANG DILAKUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU), 09</li> <li>PENERAPAN PERJANJIAN BAKU DALAM PROSES PENERBITAN KARTU KREDIT SYARIAH (DIRHAM CARD) OLEH BANK DANAMON SYARIAH DITINJAU DARI SUDUT HUKUM PERLINDUNGAN, 09</li> <li>ANALISIS TERHADAP JUAL-BELI CAKRAM KERAS (MEDIA PENYIMPANAN DATA) BEKAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA, 09</li> <li>PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIN DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (STUDI KASUS PERKARA PERDATA NOMOR 30/PDT.G/2007/PN.JKT.UT), 09</li> <li>PEMBUKTIAN SENGKETA PATEN METODE BISNIS DI PENGADILAN NIAGA : STUDI KASUS PEMBATALAN PATEN SISTEM DAN METODE UNTUK PEMBAYARAN PENJUALAN TIKET MELALUI FASILITAS ON-LINE PERBANKAN OLEH PT GARUDA INDONESIA (PERSERO), 09</li> <li>ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAUR ULANG MAKANAN KADALUWARSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09</li> <li>PEMBATALAN PENGALIHAN HAK ATAS MEREK (STUDI TENTANG PUTUSAN NO.82/B/201/PT TUN JKT, 09</li> <li>PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT TRADISIONAL BERBAHAN KIMIA OBAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09</li> <li>ANALISIS PELANGGARAN PATEN PRODUK DALAM KASUS RUBIK’S CUBE, 09</li> <li>PELAKSANAAN HAK ASUS ANAK ATAS PENETAPAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI INDONESIA (Studi Kasus Penetapan No. 946/Pdt.P/1998/PN.Sby) ,09</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN (STUDI KASUS: PENGADUAN PARA PEMBELI PERUMAHAN BII RESIDENCE KE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) PROPINSI DKI JAKARTA), 09</li> <li>ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJUALAN SUATU PRODUK BARANG/JASA YANG DILETAKKAN DENGAN BARANG / JASA LAINNYA DITINJAU DARI PRAKTEK NIAGA NEGATIF DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG OLEH PT.CITRA VAN TITIPAN KILAT (PT.CV TIKI) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09</li> <li>PERBANDINGAN YURIDIS PENGATURAN DAN MEKANISME PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA DAN DI BELANDA, 09</li> <li>KEWENANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM LIKUIDASI BANK YANG BERBENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH, 09</li> <li>PERBANDINGAN BENTUK PENGUSAHA PERTAMBANGAN BATUBARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN DENGAN UNDANG-UNDANGAN NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, 09</li> <li>PEMBINAAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM PERKASSA, 09</li> <li>ANALISIS YURIDIS TERHADAP DUGAAN PERSAINGAN USAHA YANG TIDAK SEHAT DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BADUNG, PR0PINSI BALI, 09</li> <li>PENYERTAAN MODAL SEMENTARA OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN BANK GAGAL (STUDI KASUS: PT. BANK CENTURY, Tbk),09</li> <li>TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK ATAS OPINI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS: PT KIMIA FARMA TAHUN 2001), 09</li> <li>TINJAUAN YURIDIS : PERBANDINGAN TENTANG ASPEK INVESTASI DI BIDANG PERTAMBANGAN DI INDONESIA ANTARA UU NO. 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN & UU NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, 09</li> <li>ANALISA HUKUM PEMBANDINGAN PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA DALAM BADAN USAHA KOPERASI DENGAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DALAM PERSEROAN TERBATAS, 09</li> <li>TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN BENTUK UANG KEMBALIAN KONSUMEN KE DALAM BENTUK SUMBANGAN OLEH PELAKU USAHA BERDASARKAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO.9 TAHUN 1961 TENTANG PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG, 09</li> <li>PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM AKSI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM MELALUI PASAR MODAL, 09</li> <li>PELANGGARAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PRODUK PLASTIK BERBAHAYA SEBAGAI KEMASAN MAKAN DAN MINUM, 08</li> <li>ANALISIS LEMBAGA KEKUASAAN ORANG TUA PASCA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN KONSEP PERLINDUNGAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002, 08</li> <li>AKIBAT HUKUM WANPRESTASI REKSADANA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR, 09</li> <li>ANALISIS HUKUM MENGENAI PENERAPAN KETENTUAN PAJAK PADA TRANSAKSI KARTU KREDIT, 10</li> <li>ANALISIS HUKUM TERHADAP KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SUMATERA UTARA, 10</li> <li>ANALISIS KAUSALITAS ANTARA INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MEDAN, 10</li> <li>ANALISIS MENGENAI SERTIFIKAT PENITIPAN EFEK INDONESIA, 10</li> <li>ANALISIS TERHADAP PEMBELIAN KEMBALI (BUY BLACK) SAHAM BUMN MELALUI PASAR MODAL, 09</li> <li>ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA MACET DALAM PRAKTIK, 10</li> <li>ASPEK GLOBALISASI PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PENANAMAN MODAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG, 10</li> <li>ASPEK HUKUM DALAM PERJANJIAN LEASING DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI, 10</li> <li>ASPEK YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN PT. PLN (PERSERO) WIL. SUMUT DENGAN CV. YAPINDO, 10</li> <li>BENTUK-BENTUK CSR SEBAGAI TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS TERHADAP MASYARAKAT</li> <li>BUYBACK (PEMBELIAN KEMBALI SAHAM ) SEBAGAI PERLINDUNGAN MODAL DAN KEKAYAAN PERSEROAN TERBATAS, 10</li> <li>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY YANG DILAKUKAN PT. PERTAMINA EP FIELD PANGKALAN SUSU TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR, 10</li> <li>HAK PEMELIHARAAN DAN KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI KOTA BINJAI, 10</li> <li>KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 10</li> <li>LEMBAGA TRUSTS DI INDONESIA, 10</li> <li>PELAKSANAAN ANALISIS TERHADAP TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI JAMINAN HUTANG DALAM KAITANNYA, 10</li> <li>PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL PADA PT JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG MEDAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN PENUMPANG DALAM LALU LINTAS PENGANGKUTAN DARAT, 09</li> <li>PELAKSANAAN EKSEKUSI SITA JAMINAN DALAM PROSES PERADILAN MENURUT RBG, 10</li> <li>PELAKSANAAN PERDAGANGAN ALAT-ALAT BERAT DAN MEKANISME PEMBAYARAN PADA PT UNITED TRACTORS, 10</li> <li>PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN PENGELOLAAN RISIKO KREDIT, 10</li> <li>PENGELOLAAN LIKUIDITAS PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA, 10</li> <li>PERAN BANK INDONESIA (BI) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BANK DENGAN NASABAH, 10</li> <li>PERANAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA TERHADAP USAHA KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN UU NO 2 TAHUN 2009, 10</li> <li>PERANAN WAKIL PIALANG BERJANGKA DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA, 10</li> <li>PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, 10</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP IKLAN DI TV, 10</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAU PIHAK KETIGA DALAM LAPORAN KEUANGAN MENYESATKAN DI PASAR MODAL, 10</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PASAR MODAL APABILA EMITEN GAGAL BAYAR (DEFAULT) DI DALAM PERDAGANGAN OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK, 10</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH  INVESTOR DALAM TRANSAKSI FOREX MARGIN TRADING PADA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA, 10</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI, 10</li> <li>TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PENJAMIN DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS (PT), 10</li> <li>TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBUKA DALAM KERANGKA GOOD CORPORATE GOVERNANCE, 10</li> <li>TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP PERBANKAN SYARIAH, 10</li> <li>TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAAN ANGKUTAN BARANG TERHADAP BARANG KIRIMAN, 10</li> <li>TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH BERDASARKAN PBI NO.77PBI2995 JO. NO. 1010PBI2008 DIKAITKAN DENGAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN, 10</li> <li>TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ANAK DAN ORANG TUA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM, 10</li> <li>TINJAUAN YURIDIS PENDIRIAN YAYASAN OLEH ORANG ASING BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 63 TAHUN 2008, 10</li> <li>TINJAUAN YURIDIS RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KEPAILITAN, 10</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TENTANG REKSADANA SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI BAGI INVESTOR, 10</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMEGANG UNIT PENYERTAAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET, 10</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKEMBANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DAN KAITANNYA DENGAN BANK SYARIAH, 10</li> <li>TINJAUAN YURIDIS WARALABA (FRANCHISE) SEBAGAI PERJANJIAN INNOMINAT MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA, 10</li> <li>TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU DARI UU NO 11 TAHUN 2008, 10</li> <li>PERUMUSAN LOCUS DAN TEMPUS DELICTI SURAT DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT / CREDIT CARD FRAUD (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta), 08</li> <li>PELAKSANAAN PEMBUKAAN REKENING NASABAH BANK OLEH PENYIDIK GUNA KEPENTINGAN PENYIDIKAN PERKARA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO), 09</li> <li>PERANAN KURATOR DALAM PENANGANAN PERKARA KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, 09</li> <li>ANALISIS HUKUM TERHADAP MONEY LAUNDERING DALAM KAITANNYA DENGAN PENERAPAN RAHASIA BANK PADA PERBANKAN INDONESIA, 08</li> <li>PELAKSANAAN LELANG PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNG SAPON DENGAN DANA JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE (JBIC ODA) LOANS ( Studi Kasus Di Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Irigasi Andalan Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta ), 08</li> <li>PENYELENGGARAAN SENI PERTUNJUKAN TEATER SEBAGAI EKSPRESI HAK SENI DAN BUDAYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA MENURUT UNDANG UNDANG DASAR 1945, 08</li> <li>PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PT. INDATEX KARANGANYAR, 08</li> <li>TINJAUAN YURIDIS MENGENAI LARANGAN MENGIKUTI SELEKSI CPNS BAGI GURU DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PPMI ASSALAAM SUKOHARJO, 09</li> <li>PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PHK DI DINAS TENAGA KERJA KOTA SURAKARTA, 08</li> <li>IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 08</li> <li>PENGAWASAN PEMENUHAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) PADA PERUSAHAAN SWASTA OLEH DINAS TENAGA KERJA KOTA SURAKARTA, 08</li> <li>PERAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI KABUPATEN SUKOHARJO,08</li> <li>PERANAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KABUPATEN SUKOHARJO, 08</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN SECARA OUTSOURCING ANTARA PT PLN (PERSERO) DENGAN PT RADITE KASIH JULUNG KEMBANG DI KOTA SURAKARTA, 07</li> <li>PELAKSANAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN OLEH PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN TERHADAP PRAKTEK OUTSOURCING DI SURAKARTA (STUDI DI DINAS TENAGA KERJA SURAKARTA),08</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN SECARA OUTSOURCING ANTARA PT PLN (PERSERO) DENGAN PT. MUSDIPA INTI SEJAHTERA DI KABUPATEN WONOGIRI, 09</li> <li>ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERKARA PELANGGARAN KETENTUAN UPAH MINIMUM KOTA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA No.361/Pid.B/2007/PN.SKA) 09</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH PEREMPUAN DI CV TRIAS ADHICITRA SUKOHARJO 09</li> <li>EKSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA WANITA, 07</li> <li>PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MEMBERIKAN ADVOKASI HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK, 08</li> <li>PERLINDUNGAN DAN JAMINAN HUKUM PENYERAHAN SEBAGIAN PEKERJAAN PADA PIHAK LAIN (OUTSOURCING) DALAM UU, 08</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI SUMUT, 07</li> <li>SISTEM PENGUPAHAN PADA PEKERJA/BURUH TETAP DAN PEKERJA/BURUH HARIAN LEPAS DITINJAU DARI PERMENAKERTRANS NO. 17 TAHUN 2005 TENTANG KOMPONEN PELAKSANAAN TAHAPAN PENCAPAIAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (STUDI PENGUPAHAN PADA PT. ARWANA MAS INDONESIA), 07</li> <li>PERANAN KANTOR PERWAKILAN INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM MELINDUNGI TENAGA KERJA WANITA, 08</li> <li>ANALISIS YURIDIS PERNJANJIAN KERJA DI KALANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PEREMPUAN DIFASILITASI OLEH PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS), 09</li> <li>PENGATURAN WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT SEBAGAI PERLINDUNGAN BAGI BURUH/PEKERJA (STUDI KASUS DI BEBERAPA PERUSAHAAN), 09</li> <li>EKSISTENSI SERIKAT PEKERJA DALAM PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA GUNA MENDUKUNG PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS KERJA</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA DI MALAM HARI, 10</li> <li>TELAAH PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN MAKSIAT DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BER-BHINEKA TUNGGAL IKA (STUDI KASUS DI PROVINSI GORONTALO), 08</li> <li>PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERALIHAN STATUS KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (Studi Kasus Di Pemerintah Kabupaten Boyolali) 08</li> <li>PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERIJINAN PEMBANGUNAN BASE TRANSCEIVER STATION (BTS)/ RADIO BASE STATION (RBS) DI KOTA SURAKARTA, 08</li> <li>PELAKSANAAN PENGAWASAN UMUM OLEH BADAN PENGAWAS DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO, 08</li> <li>PERANAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG TERMINAL PENUMPANG, 08</li> <li>PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGRI SUKOHARJO) , 08</li> <li>EFEKTIVITAS KEBERADAAN PAGUYUBAN KADER LINGKUNGAN HIDUP (PKLH) DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KARANGANYAR, 07</li> <li>PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DI DESA JIWOWETAN, KECAMATAN WEDI, KABUPATEN KLATEN, 08</li> <li>PENYELESAIAN KEWAJIBAN ATAS KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH KELALAIAN MUDHARIB DI BANK DANAMON SYARIAH KANTOR CABANG SOLO BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 07/DSN/MUI/IV/2000 (STUDI KASUS DI BANK DANAMON SYARIAH KANTOR CABANG SOLO), 08</li> <li>PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL DI KOTA SURAKARTA, 08</li> <li>RENCANA TATA KOTA DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN CITY WALK DI SURAKARTA, 08</li> <li>ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BOYOLALI DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DAN UPAYA HUKUM JAKSA PENUNTUT UMUM ( Sebuah Telaah Terhadap Putusan No.155/Pid.B/2006/PN.Bi ), 09</li> <li>ANALISIS PENERAPAN YURISPRUDENSI SEBAGAI DASAR HUKUM DALAM MEMUTUS PERKARA DILUAR DAKWAAN YANG DIAJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM (Studi Perkara di Pengadilan Negeri Boyolali), 08</li> <li>PELAKSANAAN PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KAITANNYA DENGAN PASAL 22 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI DI KOTA SURAKARTA), 07</li> <li>PENGGUNAAN BENTUK SURAT DAKWAAN KOMBINASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta), 08</li> <li>PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PELANGGARAN UU KEIMIGRASIAN OLEH PPNS KEIMIGRASIAN (STUDI KASUS DI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI), 07</li> <li>TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENERAPAN PRODUKSI BERSIH DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PADA INDUSTRI KECIL MENENGAH BATIK DI KAMPOENG BATIK LAWEYAN SURAKARTA, 08</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERMINTAAN REHABILITASI DAN GANTI KERUGIAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE)</li> <li>IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI), 09</li> <li>IMPLIKASI ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP KELANJUTAN PEMBANGUNAN PUSAT INFORMASI MAJAPAHIT (PIM) DI MOJOKERTO, 09</li> <li>IMPLEMENTASI KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI SURAKARTA, 09</li> <li>ANALISIS DASAR PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS PERKARA MONEY POLITICS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI PUTUSAN MA NO. 15 K/ PID.SUS/2007), 09</li> <li>PENERAPAN KETENTUAN PASAL 64 KUHP TENTANG PERBUATAN BERLANJUT OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA, 08</li> <li>PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MARTABAT HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DALAM HAL TERJADI CONTEMPT OF COURT DALAM PROSES PERADILAN, 08</li> <li>PELAYANAN PUBLIK DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ) KABUPATEN SRAGEN ( Tinjauan Yuridis Penerapan One Stop Service Di Badan Pelayanan Terpadu ( BPT ) Sragen ), 08</li> <li>IMPLIKASI PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 9 TAHUN 2006 SETELAH RATIFIKASI TRAKTAT NON-PROLIFERASI SENJATA-SENJATA NUKLIR (NPT), 08</li> <li>PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN RESOR BOYOLALI (STUDI IMPLEMENTASI PASAL 115 KUHAP), 08</li> <li>PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DI DESA JIWOWETAN, KECAMATAN WEDI, KABUPATEN KLATEN, 08</li> <li>PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA ( Studi di desa Danupayan kecamatan Bulu kabupaten Temanggung ), 08</li> <li>ANALISIS PUTUSAN BEBAS HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DALAM PERKARA PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA ( STUDI PUTUSAN HAKIM NOMER : 368 / Pid. B / 2008 / PN Ska ), 09</li> <li>IMPLEMETASI PASAL 144 KUHAP TENTANG PERUBAHAN SURAT DAKWAAN PASCA PELIMPAHAN BERKAS PERKARA KE PENGADILAN ( Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo ), 09</li> <li>TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN KASASI KEJAKSAAN AGUNG RI TERHADAP PUTUSAN BEBAS PERKARA PELANGGARAN HAM DI ABEPURA PAPUA DENGAN TERDAKWA BRIGJEN POL.DRS. JOHNY WAINAL USMAN</li> <li>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI SUKOHARJO DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 6 TAHUN 1993 TENTANG KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEINDAHAN TERHADAP PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SUKOHARJO, 07</li> <li>PROSES PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DITINJAU DARI SUDUT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, 08</li> <li>PERANAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KARANGANYAR</li> <li>ANALISIS TERHADAP WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENJAMIN EMISI EFEK DALAM PROSES PENAWARAN UMUM (INITIAL PUBLIC OFFERING/IPO) (STUDI KASUS PROSES PENAWARAN UMUM PERDANA PADA PT. WAHANAARTHA HARSAKA Tbk. ), 09</li> <li>PENUNDAAN PELAKSAAN KEPUTUSAN TENDER DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA PADA PTUN JAKARTA (STUDI KASUS: PUTUSAN NO. 167/G/2007/PTUN.JKT), 09</li> <li>UPAYA HUKUM STATUS BURUH SEBAGAI KREDITOR SEPARATIS PADA PAILIT PT. SINDOLL PRATAMA DI MAHKAMAH KONSTITUSI, 09</li> <li>KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK, 09</li> <li>HAK SIAR DITINJAU DARI HUKUM HAK CIPTA DAN PERSAINGAN USAHA: ANALISA PUTUSAN KPPU No.3/KPPU-L/2008 TENTANG KEPEMILIKAN HAK SIAR EKSKLUSIF BARCLY’S PREMIER LEANGUE OLEH ASTRO GROUP, 09</li> <li>FUNGSI DAN PERANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO.11 TAHUN 2002, 10</li> <li>PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN OTOMOMI DAERAH, 10</li> <li>TATA CARA MASUKNYA PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN DALAM SUATU SENGKETA TATA USAHA NEGARA, 09</li> <li>TINJAUAN HUKUM TERHADAP MEKANISME PELAKSANAAN PENGAWASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, 10</li> <li>TUGAS POKOK BAPPEDA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH, 10</li> </ul> </div> </div> <div class="info"> <div class="msg-box-icon pngfix"> Untuk <b>memesan</b> judul-judul SKRIPSI / TESIS atau <b>mencari</b> judul-judul <b>yang lain</b> silahkan hubungi Customer Service kami, dengan nomor kontak <b>0852.2588.7747 (AS) </b>atau<b> 0857.0.1111.632 (IM3)</b></div> </div> <br /> <div class="custom" style="background-color: #f4cbcb; background: -moz-linear-gradient(center top , #FFFCB5, #F4CBCB) repeat scroll 0 0 transparent; background: -ms-linear-gradient(top, #FFFCB5 0%,#F4CBCB 99%); background: -o-linear-gradient(top, #FFFCB5 0%,#F4CBCB 99%); background: -webkit-gradient(linear, center top, center bottom, from(#FFFCB5), to(#F4CBCB)); border: 1px solid #BBBBBB; color: #333333; margin-left: 0 !important; margin-right: 0 !important; width: 100%;"> <div class="inner-padding"> <b>KODE O.25 (MS WORD)</b><br /> <ul> <li>HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMAIN SEPAK BOLA DENGAN PSIM YOGYKARTA, 05</li> <li>KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE, 05</li> <li>KEBIJAKAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PERORANGAN DAN BADAN USAHA TETAP (B.U.T) DALAM SISTEM USAHA DAGANG MULTI LEVEL MARKETING DI YOGYAKARTA, 04</li> <li>PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA BANK BTN CABANG YOGYAKARTA, 05</li> <li>EFEKTIVITAS DALAM MELAKUKAN KONTROL TERHADAP PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KHUSUSNYA PADA PERUSAHAAN KUNINGAN DI JUWANA, KABUPATEN PATI</li> <li>HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA DPRD DENGAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, 06</li> <li>IMPLEMENTASI PASAL 22 UNDANG-UNDANG ANTI MONOPOLI TERHADAP PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER (Studi terhadap Putusan KPPU mengenai Kasus Penjualan Tanker PT. Pertamina), 05</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN KUITANSI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN ATAS ADANYA GUGATAN WANPRESTASI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cilacap No.24/Pdt.G/1999/PN.CLP), 05</li> <li>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DI KABUPATEN BLORA</li> <li>PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 (Studi Kasus di Kabupaten Klaten), 04</li> <li>PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN PT. PERWITA KARYA TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE A DI GIWANGAN KOTA YOGYAKARTA, 04</li> <li>PELAKSANAAN TRANSAKSI GADAI TANAH MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN BERBAH KABUPATEN SLEMAN, 06</li> <li>PERANAN MENTERI DALAM NEGERI DALAM PEMBATALAN PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA KARYA MUSIK DI JOGJAKARTA, 05</li> <li>PERANAN PARTAI POLITIK DALAM PROSES DEMOKRASI DI INDONESIA, 04</li> <li>KAJIAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGATURAN OTONOMI DESA, 05</li> <li>PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYELENGGARAAN WARTEL ANTARA PT. TELKOM DENGAN PENGELOLA WARTEL DI KODYA YOGYAKARTA, 01</li> <li>TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEBIJAKAN PENTARIFAN TUNGGAL PAJAK PENGHASILAN BADAN DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA,05</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI MELALUI E-COMMERCE, 05</li> <li>KONSEKWENSI LOGIS YURIDIS BERLAKUNYA UNDANG UNDANG TENTANG PERS TERHADAP KEBEBASAN PERS</li> <li>PERANAN MENTERI DALAM NEGERI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA (TINJAUAN YURIDIS PASAL 17 UNDANG-UNDANG DASAR 1945), 05</li> <li>PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL ( Tinjauan Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1974), 94</li> <li>PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH ORANG ASING (Studi di Pengadilan Negeri Malang), 99</li> <li>PERNIKAHAN ANTARA MUSLIM DAN NON MUSLIM (KAJIAN KOMPARASI ANTARA HUKUM PERKAWINAN INDONESIA DENGAN IMAM MADZHAB), 04</li> <li>TANGGUNG JAWAB PIHAK HOTEL DALAM PERJANJIAN PENITIPAN BARANG DI HOTEL AMBARUKMO YOGYAKARTA</li> <li>PELAKSANAAN PEWARISAN DI KALANGAN WARGA KETURUNAN TIONGHOA MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN GODOMANAN YOGYAKARTA, 05</li> <li>PERANANA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAFTARAN TANAH (STUDI DI KANTOR NOTARIS DAN PPAT TENGGARONG KEBUPATEN KUTAI KALIMANTAN TIMUR), 98</li> <li>PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG, 08</li> <li>PENENTUAN PENCIPTA ATAS LAGU “23 JULI” DAN PENYELESAIAN SENGKETANYA (STUDI KASUS SENGKETA ANTARA PIHAK THOMAS “GIGI” DAN DJ. RIRI MELAWAN PT. RAPI FILMS), 06</li> <li>PERJANJIAN KERJASAMA PEMBIAYAAN PEKERJAAN SITE AKUISISI (SITAC) PT EXCELCOMINDO PRATAMA TBK ANTARA PT BOER PROPERTI INDONESIA DENGAN PT LARAS SURYA MANDIRI</li> <li>PENENTUAN PENCIPTA ATAS LAGU “23 JULI” DAN PENYELESAIAN SENGKETANYA (STUDI KASUS SENGKETA ANTARA PIHAK THOMAS “GIGI” DAN DJ. RIRI MELAWAN PT. RAPI FILMS)</li> <li>PEMAKAIAN MEREK DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERSAINGAN YANG MELAWAN HUKUM</li> <li>PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PT GARUDA KHUSUSNYA PENGANGKUTAN</li> <li>S FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG DIPERGUNAKAN BENTUK USAHA PERSEKUTUAN KOMANDITER</li> <li>TRANSAKSI EFEK DALAM SISTEM PERDAGANGAN TANPA WARKAT DI BURSA EFEK JAKARTA</li> <li>SUATU TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA</li> <li>PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEJAK BERLAKUNYA KEPPRES NOMOR 55 TAHUN 1993 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN</li> </ul> </div> </div> <br /> <div class="info"> <div class="msg-box-icon pngfix"> Untuk <b>memesan</b> judul-judul SKRIPSI / TESIS atau <b>mencari</b> judul-judul <b>yang lain</b> silahkan hubungi Customer Service kami, dengan nomor kontak <b>0852.2588.7747 (AS) </b>atau<b> 0857.0.1111.632 (IM3)</b></div> </div> <div class="custom" style="background-color: #f4cbcb; background: -moz-linear-gradient(center top , #FFFCB5, #F4CBCB) repeat scroll 0 0 transparent; background: -ms-linear-gradient(top, #FFFCB5 0%,#F4CBCB 99%); background: -o-linear-gradient(top, #FFFCB5 0%,#F4CBCB 99%); background: -webkit-gradient(linear, center top, center bottom, from(#FFFCB5), to(#F4CBCB)); border: 1px solid #BBBBBB; color: #333333; margin-left: 0 !important; margin-right: 0 !important; width: 100%;"> <div class="inner-padding"> <b>HARD COPY</b><br /> <b>KODE O.14</b><br /> <ul style="text-align: justify;"> <li>PERANAN LURAH DESA DALAM SISTEM PEMERINTAH DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2004 TTG PEMERINTAH DESA/2006</li> <li>SISTEM PEMBAYARAN HUTANG, BAGI HASIL DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI PEMEGANG OBLIGASI SYARIAH MUDHARABAH PT. INDOSAT , JAKARTA</li> <li>PERANAN LURAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI DESA SRIKAYANGAN KEC. SENTOLO KAB. KULONPROGO/2003</li> <li>PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. KERETA API (PERSERO) DENGAN PT. JASA RAHARJA (PERSERO) TENTANG ASURANSI KECELAKAAN PENUMPANG KERETA API DI BANDUNG – 05</li> <li>PERNIKAHAN ANTARA MUSLIM DENGAN NON MUSLIM ( KAJIAN KOMPARASI ANTARA HUKUM PERKAWINAN INDONESIA DENGAN IMAM MADZHAB)</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA</li> <li>TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN UU NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN) DI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO ) DAERAH OPERASI VI YOGYAKARTA</li> <li>SISTEM PEMBAYARAN HUTANG, BAGI HASIL DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI PEMEGANG OBLIGASI SYARIAH MUDHARABAH PT. INDOSAT , JAKARTA</li> <li>PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYIARAN IKLAN DI PT RADIO GERONIMO YOGYAKARTA</li> <li>PERTANGUNGJAWABAN PERDATA MANAJER INVESTASI TERHADAP INVESTOR YANG DIRUGIKAN DALAM REKSA DANA</li> <li>PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSEPTIF HKUM ISLAM DAN HUKUM INDONESIA (STUDI KASUS DI DESA PURWOBINANGUN , PAKEM SLEMAN)</li> <li>PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. TELKOM DENGAN PENGELOLA WARUNG TELEKOMUNIKASI DALAM MELAYANI JASA TELEKOMUNIKASI DI KOTAMADYA SURAKARTA</li> <li>TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA YOGYAKARTA</li> <li>PENERAPAN TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DI KAB BANTUL, 04</li> <li>BANK AIR SUSU IBU DAN IMPLIKASINYA DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM (STUDI PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI), 04</li> <li>PELAKSANAAN PERKAWINAN POLIGAMI DI WILAYAH KABUPATEN BANTUL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974, 04</li> <li>CEK MUNDUR DAN PERMASALAHANNYA DALAM PRAKTEK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 95</li> <li>PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KARYA MANDIRI, KUNINGAN JAWA BARAT, 08</li> <li>PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (TINJAUAN BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1974), 94</li> <li>HAK DAN KEWAJIBAN TUNGGU TUBANG TERHADAP HUKUM WARIS ADAT SEMENDO (DARAT) SUMATERA SELATAN DI TINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM, 91</li> <li>UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP OBYEK WISATA SITUS DAN CAGAR BUDAYA CANDI BOKO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA, 07</li> <li>PELAKASANAAN KETENTUAN PASAL 61 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KABUPATEN SLEMAN, 07</li> <li>PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA LISENSI MEREK DI INDONESIA, 01</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA PRODUK AIR MINUM ISI ULANG DI KAWASAN UMBULHARJO YOGYAKARTA, 09</li> <li>SUATU TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA (STUDY KASUS TANAH KAS DESA SUMBERHARJO KECAMATAN PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA), 05</li> <li>TRANSAKSI EFEK DALAM SISTEM PERDAGANGAN TANPA WARKAT DI BURSA EFEK JAKARTA , 04</li> <li>PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI KOTA JOGJAKARTA , 04</li> <li>ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA (STUDI ATAS PEMIKIRAN IBNU KHALDUN) , 04</li> <li>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TABUNGAN HAJI DI PERUSAHAAN ASURANSI BUMI PUTERA TEMANGGUNG TAHUN 1990-2000 , 03</li> </ul> </div> </div> <br /> <div class="info"> <div class="msg-box-icon pngfix"> Untuk <b>memesan</b> judul-judul SKRIPSI / TESIS atau <b>mencari</b> judul-judul <b>yang lain</b> silahkan hubungi Customer Service kami, dengan nomor kontak <b>0852.2588.7747 (AS) </b>atau<b> 0857.0.1111.632 (IM3)</b></div> </div> <div class="custom" style="background-color: #f4cbcb; background: -moz-linear-gradient(center top , #FFFCB5, #F4CBCB) repeat scroll 0 0 transparent; background: -ms-linear-gradient(top, #FFFCB5 0%,#F4CBCB 99%); background: -o-linear-gradient(top, #FFFCB5 0%,#F4CBCB 99%); background: -webkit-gradient(linear, center top, center bottom, from(#FFFCB5), to(#F4CBCB)); border: 1px solid #BBBBBB; color: #333333; margin-left: 0 !important; margin-right: 0 !important; width: 100%;"> <div class="inner-padding"> <b>KODE E 12</b><br /> <ul style="text-align: justify;"> <li>PENGANGKATAN ANAK WNI OLEH ORANG ASING – 99</li> <li>TANGGUNG JAWAB PENERBIT TERHADAP PENERBITAN BILYET GIRO YANG TIDAK ADA DANANYA – 99</li> <li>DEPOSITO SEBAGAI JAMINAN PEMBERIAN KREDIT PADA BANK – 99</li> <li>PROBLEMATIKA PERWAKAPAN TANAH HAK MILIK DAN CARA PENYELESAIAN (STUDI DI KUA KEC. GONDANG LEGI KAB. MALANG) – 97</li> <li>TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGALENGAN UDANG TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN [STUDI KASUS PERUSAHAAN PENGALENGAN UDANG DI SITUBONDO] – 99</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM KONTRAK BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI ANTARA PN PERTAMINA BALIKPAPAN DENGAN UNION OIL COMPANY (UNO GAL) STUDI DI PN PERTAMINA BALIKPAPAN – 99</li> <li>PENERAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TH 1997 DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAFTARAN TANAH [STUDI DI KANTOR NOTARIS DAN PPAT TENGGARONG KALTIM] – 98</li> <li>PERBANDINGAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HAL PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI DAN HUKUM ISLAM – 97</li> <li>PERAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA DI KODYA YK – 97</li> <li>PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PT. ASERINDO SEBAGAI PENJAMIN SURETI BOND WILAYAH JATENG DIY – 02</li> <li>PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA MANAJER INVESTASI TERHADAP INVESTOR YANG DIRUGIKAN DALAM REKSA DANA – 03</li> <li>KEDUDUKAN HUKUM PETOK D DALAM PEMBUKTIAN HAK MILIK ATAS TANAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 5 TH 1960 – 01</li> <li>GUGATAN PEMBATALAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (PELELANGAN NEGARA WILAYAH BANDUNG II JABAR) – 02</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TENTANG ALASAN PERCERAIAN KARENA ISTRI MENJADI TKI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL – 04</li> <li>UPAYA PENYALURAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DI KOTA YK – 04</li> <li>TANGGUNG JAWAB LESSOR DALAM PERJANJIAN LEASING DENGAN SISTEM OPERATING LEASE SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PEMBIAYAAN SUATU PERUSAHAAN (STUDI KASUS DI CV. PRIMA COMPUTER YK) – 01</li> <li>PROSPEK PENYELESAIAN HUKUM YANG DILAKUKAN TENTANG KASUS PEMBAJAKAN PROGRAM KOMPUTER DI PERUSAHAAN RAMBI SORFT MENURUT UU NO. 16 TH 2002 – 04</li> <li>PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA KOTAK POS PADA PT. POS INDONESIA DI DAERAH TINGKAT II KODYA YK – 99</li> <li>TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM DALAM PENYELESAIAN UTANG BLB MELALUI SKIM PENYELESAIAN UTANG BLBI MELALUI SKIM PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM – 04</li> <li>PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH BANK TABUNGAN NEGARA TINGKAT II CIREBON – 97</li> <li>TANGGUNG JAWAB PT. POS INDONESIA (PERSERO) TERHADAP PENGIRIMAN BELANJA LEWAT POS (MAIL ORDER) DI KANTOR BESAR PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG YK – 97</li> <li>TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBUKA DALAM KERANGKA GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PASAR MODAL – 04</li> <li>PELAKSANAAN PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT DI WILAYAH KODYA YK – 01</li> <li>PELAKSANAAN PENGANGKATAN WALI SERTA PERLINDUNGAN ANAK DALAM PANTI ASUHAN DI KODYA YK – 95</li> <li>IMPLEMENTASI HUBUNGAN KELUARGA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DI ERA OTONOMI DI PROP. RIAU TH 2003-2004 – 04</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TENTANG BERAKHIR NYA PERSEROAN TERBATAS DALAM PRAKTEK – 92</li> <li>PERAN SERTA ASEAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA – 99</li> <li>TINJAUAN YURIDISI TERHADAP MASALAH PERTANAHAN BERKAITAN DENGAN PENATAAN RUANG – 95</li> <li>TRANSAKSI EFEK DALAM SISTIM PERDAGANGAN TANPA WARKAT DI BEJ – 04</li> <li>TANGGUNG JAWAB EMITEN DAN WALI AMANAT TERHADAP OBLIGASI TIDAK DIBAYAR – 04</li> <li>TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM DALAM PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM – 04</li> <li>PELAKSANAAN TRANSAKSI BAGI HASIL TANAH PERTANIAN MENURUT HUKUM ADAT SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 2 TH 1960 DI KEC. SEWON KAB. BANTUL – 05</li> <li>PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN MELALUI KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP 21, N) YK – 05</li> <li>PELAKSANAAN UU NO. 3 TH 1982  TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN PERUSAHAAN DI DAERAH KAB. KEBUMEN – 95</li> <li>PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. KERETA API (PERSERO) DENGAN PT. JASA RAHARJA (PERSERO) TENTANG ASURANSI KECELAKAAN PENUMPANG KERETA API DI BANDUNG – 05</li> <li>IMPLIKASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERJANJIAN FRANCHISE DI INDONESIA – 04</li> <li>SISTEM PEMBAYARAN HUTANG BAGI HASIL DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI PEMEGANG OBLIGASI SYARIAH MUDHAROBAH PT. INDOSAT YK – 05</li> <li>PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP SITA EKSCUKTORIAL DAN SEGALA EKSESNYA DI PN PADANG – 02</li> <li>PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. TELKOM DENGAN PENGELOLA WARUNG TELEKOMUNIKASI DI KODYA SURAKARTA – 97</li> <li>DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA ILMU HUKUM – 05</li> <li>PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UU NO. 1 TH 1994 DI KODYA YK – 97</li> <li>SANKSI ADAT CAROK BERKAITAN DENGAN PASAL 340, 338 DAN 391 DATI II SUMENEP MADURA – 03</li> <li>PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN HAK MILIK RUMAH PADA BANK DANAMON CABANG PAGAR ALAM SUMSEL – 03</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELIAN MELALUI E-COMMERCE – 05</li> <li>PERILAKU MENGGADAIKAN MASYARAKAT JONGRANGAN</li> <li>PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES) DENGAN JAMINAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKHMT) PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA CAB. KATAMSO YK- 04</li> <li>PENGARUH PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN TERHADAP PENINGKATAN PAD KAB. SLEMAN – 03</li> <li>TINJAUAN YURIDIS PEMBEBANAN HAK TANGGUNG SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BRI UNIT POCOWINATAN YK – 05</li> <li>PELAKSANAAN TURUN WARIS MENURUT HUKUM ADAT DI KEL. REJOWINANGUN KEC. KOTAGEDE KOTA YK – 04</li> <li>TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI JASA KERETA API DI PT. HERONA EXPRESS YK – 04</li> <li>PELAKSANAAN GARANSI BAGI KONSUMEN SEPEDA MOTOR MERPATI MOTOR – 04</li> <li>PELAKSANAAN ASURANSI JIWA DALAM KECELAKAAN PENUMPANG DAN LALU LINTAS PADA PT. JASA RAHARJA PERSERO CABANG JL. MAGELANG YK – 04</li> <li>PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA BANK BPD DIY CABANG SENOPATI – 05</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MELAKUKAN TRANSAKSI EELKTRONIK BANKING MELALUI AUTOMATED TELLER MACHINE (ATM) [STUDI KASUS DI BANK MANDIRI CABANG DILI TIMOR LESTE] – 04</li> <li>PERANAN BADAN PERWAKAFAN DESA DALAM UPAYA PENINGKATAN PERANAN PEMERINTAH DI DESA PADA PELAYANAN MASYARAKAT DI DESA SENDANG ARUM KEC. MINGGIR KAB. SLEMAN – 04</li> <li>PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PAPMI (PERHIMPUNAN MODE INDONESIA) DENGAN PERAGAWAN DAN PERAGAWATI TENTANG PERAGAAN BUSANA DI KTA YK – 05</li> <li>TINJAUAN YURIDIS PENANGAN BANK BERMASALAH OLEH BANK INDONESIA MELALUI PROSES MERGER – 02</li> <li>STUDI PERBANDINGAN TERHADAP KEDUDUKAN PENGURUS SUATU PT MENURUT UU NO. 1 TH. 1998 DENGAN KETENTUAN DALAM KUHD – 99</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER MENURUT UU HAK CIPTA – 01</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG DAN DESAIN GRAFIS PADA KAOS DADUNG DI PT. MANDRIAN DARI TINDAKAN PEMALSUAN UANG DAN PENIRUAN – 99</li> <li>PRAKTEK PERJANJIAN BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT) YANG MENGGUNAKAN KONTROKSI PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH HAK MILIK DI KOTAMADYA DATI II YK – 00</li> <li>PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYIARAN IKLAN DI PT. RADIO SERONIMO YK – 01</li> <li>PERJANJIAN MENGULANGSEWAKAN PADA PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI KOTA YK – 02</li> <li>PELAKSANAAN PENYELENGGARAAAN PONDOKAN DI KEL. DEMANGAN KEC. GONDOKUSUMAN KOTA YK – 04</li> <li>PRINSIP KETERBUKAAN DALAM KERANGKA GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PASAR MODAL – 05</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PENGIRIMAN PAKET POS PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG YK – 05</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM MENGKONSUMSI AIR MINUM ISI ULANG DITINJAU DARI KEPUTUSAN MENTERI REPUBLIK INDONESIA NO. 907/MENKES/SK/VII/2002 TENTANG SYARAT-SYARAT DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR DI KEC. KOTAGEDE YK – 05</li> <li>TANGGUNG JAWAB PIHAK HOTEL DALAM PERJANJIAN PENITIPAN BARANG DI HOTEL AMBARUKMO YK – 00</li> <li>PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK BRI CABANG SEMARANG – 02</li> <li>ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA DAN PERKEMBANGANNYA DALAM PRAKTEK DI DIY</li> <li>PERANAN PT. KLIRING DEPOSIT EFEK INDONESIA SELAKU LEMBAGA PENYELENGGARA JASA KLIRING PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK DAN PENYIMPANAN DI BEJ – 95</li> <li>FUNGSI DAN KEDUDUKAN PENJAMIN EMISI DALAM PROSES GO PUBLIK – 95</li> <li>DISPENSI PENCATATAN KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DAERAH KOTA YK – 04</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TENTANG EKSISTENSI PT. (PERSERO) DANAREKSA DENGAN ADANYA LEMBAGA REKSADANA MENURUT KEPPRRE NO. 53 TH 1990 – 95</li> <li>TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN SK/MENKAU NO. 316 KMK 016/1994 DALAM RANGKA MEMAJUKAN USAHA BAGI PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI DI JATENG – 96</li> <li>PEMAKAIAN MEREK DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERSAINGAN YANG MELAWAN HUKUM – 93</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TENTANG NO. 21 TH 1961 TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK DI JAKARTA – 96</li> <li>FUNGSI DAN PERANAN PT. (PERSERO) DANAREKSA DALAM PEMASYARAKATAN SAHAM PT. GO PUBLIK MELALUI PASAR MODAL – 96</li> <li>STUDI IMPLEMENTEASI UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM PEMBERANTASAN KASET VCD BAJAKAN DI SURAKARTA – 04</li> <li>PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAAN PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS SARANGAN TAWANGMANGU DI KAB. MAGETAN MENURUT KEPPRES NO. 55 TH. 1993 – 04</li> <li>PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA GUDANG BARANG LEMPUYANGAN MILIK PT. KAI DAOP VI YK – 00</li> <li>PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA PERUSAHAAN DI KAB. HULELANG – 92</li> <li>PERJANJIAN SEWA MENYEWA BIS PADA PERUSAHAAN OTOBIS EFISIENSI DI DAERAH KAB. KEBUMEN – 05</li> <li>PENGARUH PENGIRIMAN PASUKAN MULTINASIONAL KE TIMOR-TIMOR TERHADAP KEDAULATAN NEGARA INDONESIA – 00</li> <li>PELAKSANAAN PENERAPAN BAKU MUTU LINGKUNGAN BAGI RSUD WONOSARI DI KAB. DATI II GUNUNG KIDUL – 98</li> <li>PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN DINAS PERHUTANAN DAN KONSERVASI TANAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM KUALITAS HUTAN LINDUNG DI DAERAH TINGKAT II SLEMAN – 99</li> <li>PERMOHONAN DAN PENDAFTARAN HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA OLEH PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SEMARANG – 98</li> <li>PELAKSANAAN ASURANSI KESEHATAN MAHASISWA BERDASARKAN PP NO. 69 YH 1991 JO PP. NO. 6 TH 1992 PADA PT. (PERSERO) ASURANSI KESEHATAN INDONESIA – 02</li> <li>FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG DIPERGUNAKANNYA BENTUK USAHA PERSEKUTUAN KOMANDITER DIBANDINGKAN DENGAN FIRMA DALAM PRAKTEK DI DIY – 00</li> <li>KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAN PENYELESAIAN RISIKO YANG DITERAPKAN OLEH PT. (PERSERO) / JAMINAN BURSA KOMODITI DALAM RANGKA PELAKSANAAN KONTRAK PERJANJIAN – 01</li> <li>PELAKSANAAN EKSPOR TEMBAKAU PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) DENGAN MENGGUNAKAN L/C [STUDI KASUS PT. PERKEBUNAN X (PERSERO) KEBUN KEBENARAN/GAYAM/WEDI BIRIT KLATEN – 03</li> <li>PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL KECELAKAAN PENUMPANG OLEH PT. (PERSERO) JASA RAHARJA TERHADAP PENUMPANG PENGANGKUTAN LAUT ANTAR PULAU DI PROP. SULTRA – 05</li> <li>KREDIT USAHA TANI MACET (STUDI KASUS KUD ”PAMONG MITRA” KEC. PARAKAN KAB. TEMANGGUNG) – 05</li> <li>SURAT KEPUTUSAN MEMPERINDAG NO. 527/MPU/KEP/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA SEBAGAI PENANGGULANGAN IMPOR GULA ILEGAL – 98</li> <li>PERMOHONAN DAN PENDAFTARAN HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA OLEH PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SEMARANG – 05</li> <li>HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK PENERBIT DENGAN PEMEGANG KARTU DALAM PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT DI YK – 96</li> <li>PELAKSANAAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DI YK – 05</li> <li>TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN UU NO. 3 TH. 1992 TENTANG JAMINAN TENAGA KERJA (PELAKSANAAN PROGRAM JAMIAN PT. KAI (PERSERO) DAOP VI YK) – 04</li> <li>TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBUATAN PERJANJIAN BAKU SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 8 TH. 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PADA PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR SECARA KREDIT DI WILAYAH KOTA YK PROP DIY) – 04</li> <li>PERKEMBANGAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA SETELAH ADANYA KASUS SERANGAN AMERIKA SERIKAT KE INDONESIA YANG DILANCARKAN PADA TANGGAL 20 MARET 2003 – 05</li> <li>PENDAFTARAN HAK PAKAI YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KAB. BANDUNG KEPADA BEKAS TRANSMIGRAM TIMOR-TIMOR</li> <li>KEWENANGAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH TERHADAP ANAK LUAR KAWIN (KAJIAN KOMPARASI ANTARA KUM PERKAWINAN INDONESIA DENGAN 4 MADZHAB BESAR) – 03</li> <li>PERNIKAHAN ANTARA MUSLIM DENGAN NON MUSLIM (KAJIAN KOMPARASI ANTARA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DENGAN 4 MADZHAB BESAR) 03</li> <li>HUBUNGAN HUKUM ANTARA KONSUMEN DENGAN PERUSAHAAN KRUPUK JARING MAS DI KAB. REMBANG DITINJAU DARI ASPEK PEMASARAN PRODUKSINYA – 92</li> <li>ASPEK YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT BARANG DENGAN MENGGUNAKAN ALAT ANGKUT OLEH PERUSAHAAN PENGANGKUTAN CV. SRIWIJAYA BANGKIT DI SEMARANG – 91</li> <li>PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN KERJA SAMA PT. SANDI FURNITURE SEMARANG DALAM SISTEM SUB-KONTRAKTING GUNA MENUNJANG PERTUMBUHAN INDUSTRI KECIL KERAJINAN ROTAN – 92</li> <li>PERANAN BARANG JAMINAN DAN PERJANJIAN KREDIT DALAM KAITANNYA PENGURUSAN PIUTNAG NEGARA DI KANWIL V BUPLU PROP. JATAENG – 93</li> <li>KEBIJAKAN PERUM DAMRI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN ANGKUTAN KOTA DI KODYA SEMARANG DAN PERMASALAHANNYA – 94</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENILIKAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS DI TP. DIENG DJAYA KALIANGET KAB. WONOSOBO – 93</li> <li>PENGARUH PP. NO 17/1998 TERHADAP USAHA PELAYARAN NASIONAL DI PT. PELNI SEMARANG – 92</li> <li>STUDI PENDAHULUAN MENGENAI CARA KERJA BKPMD TINGKAT I JATENG DALAM PELAKSANAAN PMA/PMDN DI WILAYAH PROP. JATENG – 93</li> <li>PERANAN PERUSAHAAN UMUM PELABUHAN III CABANG TANJUNG EMAS DALAM MENUNJANG OPERASIONALNYA PELBUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG – 92</li> <li>T INJAUAN HUKUM PERANAN AGEN PERUSAHAAN DALAM MENUNJANG DISTRIBUSI HASI PRODUKSI PT. KUBOTA INDONESIA DI SEMARANG – 92</li> <li>PROSES PEMASARAN HASIL PRODUKSI UBIN DAN TERASO MERK “BADAK” DI KODYA SEMARANG DAN PERMASALAHANNYA – 92</li> <li>PERALIHAN DARI PERUSAHAAN NEGARA PERKEBUNAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS BESERTA AKIBAT HUKUMNYA DI PT. PERKEBUNAN XVIII (PERSERO) SEMARANG – 93</li> <li>PERANAN BULOG JATENG DALAM PENYALURAN BERAS PADA GOLONGAN ANGGARAN DAN GOLONGAN NON ANGGARAN – 92</li> <li>PERANAN UNIBANK DALAM PROSPEK MENUNJANG LANDAS PEMBANGUNAN DI INDONESIA MELALUI KUK – 94</li> <li>INTERAKSI DESA KOTA DAN PENGARUHNYA TERHADAP MASALAH KEPENDUDUKAN DI KODIA SEMARANG – 92</li> <li>PERANAN PT. CENTRAL JAVA MARINE PRODUCTS CO (PT. GEJAMP) SEMARANG DALAM MENINGKATKAN EKSPOR UDANG SEBAGAI SALAH SATU EKSPOR NON MIGAS – 92</li> <li>PENGARUH KWALITAS PRODUKSI TERHADAP PEMASARAN PADA PT. AMOR ABADI SEMARANG – 94</li> <li>PERANAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) ATAS BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (BUPLN) SEMARANG TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK-BANK PEMERINTAH DI JATENG – 93</li> <li>USAHA-USAHA PEMERINTAH DALAM MENGGALAKKAN PENERAPAN STANDARISASI INDUSTRI (SSI) TERHADAP PRODUKSI GENTENG PRESS DI KAB. DATI II KUDUS – 92</li> <li>KLASIFIKASI ROTAN DALAM MENUNJANG DEVISA NEGARA (STUDI KASUS PT. SANDI FURNITURE DAN PERMASALAHANNYA) – 92</li> <li>TINJAUAN YURIDIS PERUM PERUMNAS DALAM PENGADAAN PERUMAHAN DI KOTAMADYA SEMARANG – 94</li> <li>TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN BONGKAR MUAT BARANG KHUSUSNYA BAHAN POKOK MILIK DOLOG SEBELUM DAN SESUDAH SAMODRANISASI DI PELABUHAN TANJUNG MAS SEMARANG – 93</li> <li>PERANAN DAN FUNGSI KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH TANGGAL 21 NOVEMBER 1988 DALAM MENUNJANG KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR NON MIGAS DI JATENG – 91</li> <li>STUDI PENDAHULUAN MENGENAI CARA KERJA BKPMD TINGKAT I JATENG DALAM PELAKSANAAN PMA/PMDN DI WILAYAH PROP. JATENG – 93</li> <li>PERMASALAHAN YANG TIMBUL DALAM HUBUNGAN HUKUM PT. PHAPROS SEBAGAI PRODUSEN DENGAN DISTRIBUTOR -90</li> <li>PERANAN BARANG JAMINAN DAN PERJANJIAN KREDIT DALAM KAITANNYA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DI KANWIL V BUPLN PROP JATENG – 93</li> <li>HUBUNGAN HUKUM ANTARA KONSUMEN DENGAN PERUSAHAAN KRUPUK JARING MAS DI KAB. REMBANG DITINJAU DARI ASPEK PEMASARAN PRODUKSINYA – 92</li> <li>STUDI BANDING TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKUTAN BARANG ANTARA PERUM POS DAN GIRO WONOGIRI DENGAN PT. ELTEHA INTERNA</li> <li>KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN PENERBIT BUKU PT. INTAN PARIWARA KLATEN PADA PT. ASTEK DITINJAU DARI UU NO. 2 TH 1951 – 92</li> <li>PERKEMBANGAN ANGKUTAN UDARA DALAM USAHA MENINGKATKAN PELAYANAN JASA PENERBANGAN DI BANDAR UDARA AKHMAD YANI SEMARANG – 92</li> <li>PERANAN PERWAKILAN BPKP PROP. JATENG SEBAGAI SATU UNSUR APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL PEMERINTAH – 92</li> <li>TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN TERA DAN TERA ULANG PADA KANTOR BIDANG MEROLOGI SEMARANG DAN PERMASALAHANNYA – 93</li> <li>PERANAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PROP DATI I JATENG TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN BUMD DI WILAYAH JATENG – 92</li> <li>DAMPAK KEBIJAKSANAAN DEREGULASI DEBIROKRATISASI INDUSTRI KHUSUSNYA INVESTASI DARI INDUSTRI TEKSTIL DI KODIA SEMARANG DAN SEKITARNYA – 92</li> <li>TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN STATUS PERUM TELKOM MENJADI PERSERO TELKOM – 92</li> <li>BEBERAPA ASPEK HUBUNGAN HUKUM ANTARA KREDITOR DAN DEBITUR PADA KREDIT INTENSIFIKASI SARAT KARUNG RAKYAT (ISKARA) – 92</li> <li>PENERAPAN UU NO. 8 TH 1983 DAN KAITANNYA DENGAN PT. BITRATEX SEBAGAI PERUSAHAAN PMA – 91</li> <li>KEDUDUKAN TUGAS DAN WEWENANG BPKP (STUDI PERWAKILAN BPKP PROP. JATENG) – 98</li> <li>PELAKSANAAN EKSPOR UDANG DI PT. CEJAMP KOTAMADYA SEMARANG DAN PERMASALAHANNYA – 94</li> <li>TINJAUAN YURIDIS PERKEMBANGAN PENGGUNAAN BILYET  GIRO BESERTA PERMASALAHANNYA DALAM LALU LINTAS PERDAGANGAN MELALUI BANK PEMBANGUNAN INDONESIA DI SEMARANG – 93</li> <li>PERANAN UNIBANK DALAM PROSPEK MENUNJANG LANDAS PEMBANGUNAN DI INDONESIA MELALUI KUK – 94</li> <li>PERANAN UNIBANK DALAM PROSPEK MENUNJANG LANDAS PEMBANGUNAN DI INDONESIA MELALUI KUK – 94</li> <li>PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PT. GARUDA KHUSUSNYA PENGANGKUTAN BARANG MENURUT ORDONASI PENGANGKUTAN UDARA INDONESIA (STBL-1939;100) DAN PERMASALAHANNYA DI KODYA SEMARANG – 93</li> <li>USAHA-USAHA YANG DILAKUKAN BKPMD JATENG DALAM RANGKA MENDORONG PERUSAHAAN DENGAN FASILITAS MODAL DALAM NEGERI UNTUK MENINGKATKAN EKPOR  NON MIGAS – 92</li> <li>PERANAN RENCANA TATA RUANG DALAM MENJAGA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DI PROP. RIAU – 06</li> <li>PERANAN PT. DANAREKS SEKURITAS DALAM MENJAGA LIKUIDITAS PERDAGANGAN OBLIGASI RITEL DI PASAR SEKUNDER – 05</li> <li>PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAP (PIAIW) DALAM RANGKA MENERTIBKAN TANAH WAKAF SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PP NO. 28 TH 1997 – 00</li> <li>PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PENYIAR ANTARA PENYIAR TELEVISI DENGAN TVRI STASIUN YK – 00</li> <li>PELAKSANAAN PERJANJIAN POLA TURN KEY ANTARA PT. TELKOM INDO PRIMAKARYA – 00</li> <li>PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI DAERAH KAB. REMBANG – 05</li> <li>PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU MAY BRAT DI KEC. AIFAT KAB. SORONG SELATAN – 06</li> <li>ASPEK PERDATA DALAM PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PADA OPERASI MEDIS DI RSUD KAB. BANTUL – 00</li> <li>LETTER SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA (TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN LETTER C SEBAGAI JAMINAN DI BRI UNIT DLINGO) -  06</li> <li>TANGGUNG JAWAB BORG TOCHT TERHADAP DEBITUR YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG UANG – 06</li> <li>AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN BAGI YANG BERAGAMA ISLAM SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 1 TH. 1974 DI DAERAH KAB. BANTUL (STUDI KASUS DI PA BANTUL) – 06</li> <li>PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DENGAN TENAGA PENGAJAR PADA LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL BAHASA INGGRIS INTENSIF ENGLISH COURSE CABANG YK – 05</li> <li>PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DENGAN TENAGA PENGAJAR PADA LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL BAHASA INGGRIS INTENSIF ENGLISH COURSE CABANG YK – 05</li> <li>PELAKSANAAN JUAL BELI HARTA BERSAMA YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU PIHAK PASANGAN SUAMI ISTRI (STUDI KASUS DI KODYA TINGKAT II MALANG) – 96</li> <li>PELAKSANAAN PEWARISAN DIKALANGAN WARGA KETURUNAN TIONGHOA MENURUT HUKUM ADAT DI KEC. GONDOMANAN YK – 05</li> <li>PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT DI KEC. SUKMAJAYA KOTA DEPOK – 05</li> <li>PELAKSANAAN PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT DI KEC. NGAGLIK KAB. SLEMAN – 05</li> <li>PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN MENURUT HUKUM ADAT SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 2 TH. 1960 DI KEC. SEMANDING KAB. TUBAN – 05</li> <li>TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA BIDANG PROGRAM KOMPUTER MENURUT UU NO. 12 TH 1997 – 99</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN – 03</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN DENGAN KARTU KREDIT – 00</li> <li>ROLLOVER COMMERCIAL PAPER JATUH TEMPO DAN ALTERNATIF PERLINDUNGANNYA BAGI INVESTOR – 99</li> <li>PELAKSANAAN PEWARISAN DIKALANGAN WARGA KETURUNAN TIONGHOA MENURUT HUKUM ADAT DI KEC. GONDOMANAN YK – 05</li> <li>PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERSAINGAN CURANG – 02</li> <li>TANGGUNG JAWAB PT. BCA TBK DALAM PENYELENGGARAAAN INTERNET BANKING [STUDI KASUS PADA KANTOR PT. BCA TBK JL. JENDRAL SUDIRMAN PROP. DIY] – 06</li> <li>PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IJIN REKLAME DI KAB. SLEMAN – 06</li> <li>PERTANGGUNGJAWABAN PT. KAI TERHADAP PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG DI STASIUN TUGU YK – 06</li> <li>IMPLEMENTASI PASAL II UU NO. 36 TH 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI TERHADAP PENGGUNA FREKUENSI ILEGAL RADIO AMATIR DAN RADIO ANTARA PENDUDUK INDONESIA DI KOTA YK  – 05</li> <li>PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BAGI PENGGUNA KECIL PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KAB. DATI II BANTUL – 02</li> <li>TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AIR MINERAL ISI ULANG PADA DAERAH KAB. SLEMAN – 05</li> <li>JUAL BELI PAKET WISATA PADA BIRO PERJALANAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DI KOTAMADYA YK – 02</li> <li>SUATU TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA – 05</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PRAKTEK PELAYANAN KREDIT UMUM PEDESAAN DENGAN FLAFOND SAMPAI DENGAN 3 JUTA DI BRI UNIT NGASEM YK – 05</li> <li>PROSES KLIRING ATAS WARKAT BILYET GIRO YANG DILAKSANAKAN PADA BANK NIAGA DIY – 06</li> <li>PROSES PENGADILAN BAGI PENYALUR TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL DI YK – 05</li> <li>ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERUSAHAAN ANAK DALAM PERUSAHAAN KELOMPOK DENGAN INDUK PERUSAHAAN BUMN (PERSERO) – 06</li> <li>PELAKSANAAN PERJANJIAN SWEWA MENYEWA SOUND SYSTEM PADA STUDIO MUSIK CV. SHAKA MULTI IRAMA DI YK – 00</li> <li>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA POS KILAT KHUSUS PADA PT. POS INDONESIA YK – 04</li> <li>PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG – 06</li> <li>PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DI KAB. BANTUL PROP DIY</li> <li>PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DI KAB. BANTUL PROP DIY</li> <li>PERKEMBANGAN INVESTASI ASING PADA ERA OTONOMI DAERAH DI PROP RIAU – 06</li> <li>TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI JASA KERETA API DI PT. HERONA EXPRESS YK</li> <li>PENEGAKAN NORMA HUKUM DALAM UPAYA KUALITAS GARAM BERYODIUM DI KAB. PATI – 04</li> <li>HAK TERTANGGUNG UNTUK MEMPEROLEH PENGGANTIAN BIAYA PENGOBATAN DALAM ASURANSI KESEHATAN GAJAH MADA MEDICAL CENTRE (GMC) YK – 06</li> <li>PELAKSANAAN SURETY BAND DI PT. ASURANSI UMUM BUMI PUTRA MUDA 1967 CABANG YK – 06</li> <li>PELAKSANAAN KEBIJAKAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN AKIBAT PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN JAWATAN KE PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS DI PT. TVRI (PERSERO) – 05</li> <li>PERANAN DINAS PERHUBUNGAN PROP. DIY DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BUS PERKOTAAN DI WILAYAH AGLOMERASI PERKOTAAN YK – 05</li> <li>PEMBEBASAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI BIDANG 206. PELAYANAN NIAGA NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS – 05</li> <li>FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KREDIT DITINJAU DARI SEGI PENGAMANANNYA DALAM PRAKTEK DI PT. FIF YK – 05</li> <li>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI VETERAN DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH DI KAB. SLEMAN – 07</li> </ul> </div> </div> </div> </p>

Kumpulan Judul Contoh Skripsi Hukum Perdata Proposallengkap – Kami menyajikan banyak judul tentang Skripsi Hukum Perdata. Banyaknya pili...